Kemiskinan Ekstrem di Wonosobo Ditarget 0 Persen Tahun 2024, Pemkab Susun Strategi

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Tim TKPKD Kabupaten Wonosobo bersama camat, dan pimpinan OPD menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kamis (5/9/2024) bertempat di Aula Bappeda Wonosobo.

Kegiatan ini dalam rangka sinergitas dan konvergensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Sehingga diperlukan upaya percepatan dan ketepatan intervensi baik jenis program maupun target sasarannya yang dibahas melalui rapat koordinasi ini.

Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 15,28 persen menurun bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 15,58 persen.

Baca juga: Babak Baru Kasus Kematian Dokter Risma Aulia, Diyakini Bukan karena Bunuh Diri

Sementara angka kemiskinan ekstrem Wonosobo turun dari 1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1,2 persen di tahun 2024.

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar usai rapat mengatakan, rapat koordinasi ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti rapat koordinasi nasional di Jakarta pada Rabu (4/9/2024).

Menurutnya dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan hingga target 0 persen perlu kolaborasi bersama berbagai pihak. 

Saat ini perlunya membedah peta desa untuk memfokuskan sasaran intervensi yang jelas kemiskinan di masing-masing desa.

"Setelah ini ada pertemuan antara camat dengan desa untuk membedah peta desa. Kemudian OPD, BUMD/BUMN bisa mengambil peran masing-masing. Situasi ini harus dilakukan bersama-sama," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, tahun ini Kabupaten Wonosobo kembali mendapatkan dana insentif fiskal untuk penanganan kemiskinan senilai 6 miliar rupiah dan stunting 5 miliar rupiah. 

Ia menyebut dana ini akan dipergunakan semaksimal mungkin guna percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo melanjutkan, kolaborasi antara kabupaten dan desa perlu dirapatkan lagi.

Membuat guiding diperlukan untuk lebih memfokuskan dana desa guna pengurangan angka kemiskinan di masing-masing desa secara terarah.

Baca juga: Waduh, Dua Paslon Pilgub Jateng Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Administrasi oleh KPU

"Tahun ini ada 47 desa yang juga menerima dana insentif karena kinerja bagus. Saya tidak ingin nanti desa yang menerima juga tidak terarah. Saya ingin mengarahkan untuk intervensi kemiskinan dengan berbasis data," ujarnya.

Dalam paparannya Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappeda Wonosobo, Harjanto menyampaikan, berbagai program dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah dijalankan.