2.559 Siswa Bakal Jadi Sasaran Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Pemkab Kudus Cari CSR

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), mematangkan rencana uji coba program makan bergizi gratis bagi pelajar jenjang pendidikan dasar.

Rencananya, uji coba program makanan bergizi gratis di Kota Kretek menyasar 2.559 pelajar selama empat hari.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Harjuna Widada menyampaikan, pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Kudus sedianya dilaksanakan selama lima hari pada 23-27 September 2024.

Namun, rencana itu diundur menjadi 30 September-3 Oktober lantaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-475 Kabupaten Kudus. Puncak HUT Kudus berlangsung pada 23 September,

Mundurnya pelaksanaan uji coba pemberian makanan bergizi gratis ini, kata Harjuna, guna mematangkan sasaran dan persiapan agar mendapatkan hasil optimal.

"Untuk persiapan hasil rapat koordinasi terakhir, sudah kami sampai ke Pj bupati. Kurang lebih, sasarannya 2.559 anak dari beberapa sekolah."

"Untuk penunjukkan sekolah, baru kami petakan yang sesuai dengan kebutuhan," terangnya, Minggu (1/9/2024).

Baca juga: Pemprov Jateng Galakkan Bantuan Makanan Bergizi, Tiap Desa Terima Rp 16 Juta

Penjabat Bupati Kudus, M Hasan Chabibie menambahkan, pelaksanaan uji coba makanan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan menggandeng Corporate Social Responsibility atau Program CSR.

Setelah ini, Pemkab Kudus menyiapkan anggaran dari APBD 2025 untuk mengawal program pemberian makanan bergizi gratis kepada para pelajar yang membutuhkan.

Besaran anggaran yang disiapkan minimal Rp15.000 per paket makanan dengan isian lengkap. Mulai dari nasi, lauk berprotein, sayur, serta buah dan susu.

Baca juga: Beda Dukungan dengan KIM, Ini Alasan PAN Beri Rekomendasi ke Samani-Bellinda di Pilkada Kudus

Hasil uji coba nantinya menjadi tolok ukur program serupa yang harus dijalankan serentak di Indonesia mulai 2025 mendatang.

"Tahun ini, sifatnya masih uji coba, 2025 kami pastikan, secara resmi sudah ada Badan Gizi Nasional, pemkab tinggal menyambut itu."

"Untuk anggaran, nanti menyesuaikan kemampuan anggaran daerah."

"Sasarannya, siswa TK, SD, hingga SMP, kami akan data dulu agar tepat sasaran, termasuk kami akan data pelajar yang mempunyai riwayat alergi obat," kata dia. (*)

Baca juga: Hasil Investigasi Kemenkes: Dokter Aulia Diduga Dipalak Senior PPDS Undip hingga Rp40 Juta Per Bulan