Adu Mulut Warnai Pengosongan Rumah Milik PT KAI di Semarang, Penghuni 7 Rumah Harus Angkat Kaki

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pengosongan rumah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang di wilayah Gergaji, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (30/7/2024), mendapat perlawanan.

Adu mulut antara pengacara PT KAI dan warga penghuni sempat terjadi karena penghuni meminta PT KAI menunjukkan legalitas pengosongan rumah tersebut.

Pengosongan dilakukan di Jalan Kedungjati Nomor 8, 10, dan 14.

Kemudian, rumah Jalan Yogya Nomor 1 dan 4, Jalan Kariadi Nomor 8 A, dan jalan Gundih Nomor 5.

Penasihat hukum warga, Novel Abdul Bakrie mengatakan, ada tujuh unit rumah yang dikosongkan PT KAI.

Menurutnya, sesuai ketentuan, KAI tidak berhak mengosongkan rumah karena hak pakai yang menjadi landasan melakukan eksekusi.

"Karena hak pakainya habis, mereka melakukan pengosongan represif dengan pengawalan aparat," tuturnya.

Baca juga: Soal Kasus Konten Rumah Horor Semarang, Polisi Bakal Periksa Pihak Bank dan Tetangga Pelapor

Novel menyebut, proses pengosongan rumah yang dilakukan KAI tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pihaknya berpendapat, PT KAI seharusnya melampirkan putusan pengadilan saat melakukan pengosongan.

"Kalau seperti ini, mau dikemanakan aset ini? Kalau tiba-tiba jadi pompa bensin tempat komersial, kasihan pemilik atas hak ini."

"Saya, mewakili kepentingan hukum ahli waris pemilik verponding di lokasi ini, atas nama Sutoyo Haryo Nugroho, yang hak pakainya PT KAI tahun 1988 habis," imbuhnya.

Dia mempertanyakan perpanjangan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2023 yang dimunculkan PT KAI.

Namun, saat ahli waris dikonfirmasi, tidak ada dari mereka yang melepaskan hak.

"Artinya, HBG tahun 2023 bisa diasumsikan bodong atau tidak sah," tuturnya.

Ia mengatakan, wilayah itu merupakan cagar budaya yang harus dilindungi. Pihaknya menduga, PT KAI memiliki kepentingan dengan pendana.