Kapolda Jateng: Pengamanan Pilkada 2024, Peran Masyarakat Sangat Penting

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Peran masyarakat sangat penting dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Kapolda Jateng, Iren Pol Ahmad Luthfi, Kamis (25/7/2024).

Polda Jateng akan menggelar Operasi mandiri kewilayahan dengan sandi Operasi Mantap Praja saat Pilkada.

Ahmad Luthfi memaparkan kesiapan jajaran dalam pengamanan Pilkada 2024.

Baca juga: Kunjungi Pabrik Batang, Kapolda Jateng Disambut Pantun: Makan Roti Pakai Saus Pak Luthfi Memang Joss

Di antaranya, dengan menyiapkan sarana dan prasarana termasuk menggelar pelatihan seperti Sispamkota, Sispam Mako maupun menyiapkan personil guna pengamanan dan pengawalan calon kepala dan wakil kepala daerah.

"Jadi di wilayah masing masing kota atau kabupaten, kapolres sudah membuat SOP penanganan apabila terjadi kontijensi sekaligus pengamanan mako seperti KPU, Bawaslu, Polres sampai Polsek siapa yang bertanggung jawab maupun ploting anggota," jelas kapolda

Kapolda menambahkan, jumlah Polisi di Jawa Tengah hanya sekitar 36 ribu orang, untuk melayani hampir 37 juta penduduk.

Jumlah ini membuat rasio polisi sangat rendah, yaitu 1:1.800.

Baca juga: Jangan Kaget Kalau Didekati Polwan di Mal, Kapolda Jateng Ingin Masyarakat Aman

Untuk itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

"Rasa aman dan Jaminan keamanan tanggung jawab kita bersama, TNI-Polri dan masyarakat harus kita didik untuk menjadi Polisi bagi dirinya sendiri," imbuh Kapolda.

Dalam rangka mendinginkan situasi Pilkada 2024 dimana dalam tahun politik masyarakat menjadi terbelah, Polda Jateng membentuk satgas cooling system guna terciptanya pemilu yang aman dan damai.

Baca juga: Kapolda Ahmad Luthfi Luncurkan Program Unggulan di Kudus: Bersama Wujudkan Rasa Aman

Dalam cooling system tersebut, terdapat beberapa Satgas diantaranya Satgas Manajemen Sosial, Satgas Manajemen Media, dan Satgas Manajemen Kemitraan.

Kapolda juga menekankan terkait Netralitas TNI-Polri dimana ditiap daerah sudah punya posko netralitas.

"Netralitas kita."

"Ini amanat undang-undang kalau di Kepolisian, dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri."

"Yaitu berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," imbuhnya. (*)

Baca juga: Kapolda Ahmad Luthfi Luncurkan Program Unggulan di Kudus: Bersama Wujudkan Rasa Aman