Harga Beras Naik, Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Hanya Fokus Pilkada tapi Prioritaskan Pangan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah memprioritaskan persoalan beras di tengah hiruk pikuk persiapan Pilkada 2024.

Tito mengatakan, harga beras yang mulai naik harus menjadi perhatian kepala daerah di tengah ancaman kekeringan.

Kepala daerah pun diminta segera menyiapkan dan mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi beras.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan akun Youtube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

Tito mengatakan, kenaikan harga beras di pekan kedua Juli 2024 sudah terjadi di 113 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Ini perlu kita sikapi. Memang, strategi besar kita untuk masalah beras, utamanya adalah kita berusaha untuk swasembada dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan ini tugas bapak Menteri Pertanian," kata Tito.

Baca juga: Aksi Seniman Banyumas Ingin Diskusi Soal Kenaikan Harga Beras: Berdiri di Gerbang Kantor Bupati

Itu sebabnya, kata Tito, kepala daerah harus menjadikan masalah beras sebagai prioritas.

"Kami khawatir, nanti kalau rekan-rekan semua sibuk Pilkada, sibuk macam-macam, ada persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan. Tapi persoalan ini tolong dijadikan prioritas," tutur Tito.

"Masalah beras produksi ini menjadi prioritas rekan-rekan dan ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing."

"Kemudian, Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh petani, dan lain-lain ini menjadi prioritas," katanya.

Strategi Meningkatkan Produksi Beras

Mantan Kapolri itu menyebutkan, sejumlah langkah yang harus menjadi perhatian para kepala daerah di Indonesia adalah meningkatkan produksi beras di wilayah mereka masing-masing.

Sejumlah langkah bisa dilakukan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Pertama, Tito meminta agar kepala daerah tak mudah mengonversi lahan sawah ke penggunaan lain, semisal untuk komersial, permukiman, dan lainnya.

"Ini akan membuat produksi kita menurun kalau sering dikonversi dan ini godaannya tinggi untuk rekan-rekan kepala daerah karena banyak pengembang industri yang mau melobi dan lain-lain," ujar Tito.