28,4 Juta Warga Jateng Berpotensi Punya Hak Pilih di Pilkada 2024, Masih Dicoklit sebelum Jadi DPT

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah (Jateng) mencatat potensi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Jateng mencapai 28,4 juta orang.

Saat ini, petugas masih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jutaan data sebelum menetapkan mereka dalam data pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, proses coklit di 35 kabupaten/kota itu ditargetkan rampung 24 Juli 2024.

Dia juga berharap, partisipasi pemilih meningkat pada Pilkada 2024 ini.

"Kami sedang mempersiapkan terkait pendataan data pemilih, penyocokan penelitian. Potensi pemilih di Jateng ada 28,4 juta."

"Kami pastikan, mudah-mudahan, partisipasnya lebih baik dari pilkada sebelumnya," kata Handi, seusai Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024, di Kota Semarang, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Minta FKUB Aktif Cegah Konflik SARA Jelang Pilkada 2024

Menurut Handi, proses dan tahapan Pilkada 2024 di Jateng terus bergulir.

Termasuk, soal anggaran penyelenggaraan pilkada yang diajukan kepada Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot, telah dicairkan hampir 100 persen dari kebutuhan yang diajukan KPU.

Siapkan Pendaftaran Paslon

Selain coklit, Handi mengatakan, pihaknya juga menyiapkan tahapan pendaftaran peserta Pilkada 2024 yang akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

"Fasilitasi pemda sudah maksimal, artinya, so far so good, semua sesuai time line."

"Terkait tahapan setelah ini adalah di bulan Agustus, ada pendaftaran paslon (pasangan calon)," ujar dia.

Terkait paslon, petugas KPU kini tengah melakukan verifikasi faktual dukungan bagi paslon dari jalur independen atau perseorangan.

Ada dua calon peserta jalur independen yang diperkirakan mengikuti Pilkada 2024, yakni untuk Pilkada Sukoharjo dan Pilkada Kabupaten Tegal.

"Sebelumnya, ada 2 kabupaten yang sudah berproses dari perseorangan, di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Tegal sedang melakukan verifikasi faktual dukungan untuk calon perseorangan bupati. Kalau provinsi (bakal calon pilgub), enggak ada," beber dia.

Baca juga: Caleg PDIP Geruduk KPU Jateng, Protes Raihan Kursi Bakal Digeser Caleg Lain akibat Sistem Komandante