Korea Utara dan Rusia Sepakat, Kirim Bantuan Militer Segera jika Hadapi Agresi Bersenjata

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEOUL - Korea Utara dan Rusia sepakat memberikan bantuan militer segera jika keduanya menghadapi agresi bersenjata.

Kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian penting yang dirilis pada hari Kamis (20/6/2024) oleh Pyongyang, setelah kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Beberapa jam setelah Putin berangkat ke Vietnam, media pemerintah Korea Utara menerbitkan "Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif", yang secara efektif menghidupkan kembali perjanjian pertahanan bersama yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1960-an.

Dikutip dari Reuters, perjanjian tersebut ditandatangani Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada hari Rabu (19/6/2024).

Perjanjian ini menjadi salah satu langkah paling menonjol di Asia yang dilakukan Moskow selama bertahun-tahun.

Putin mengunjungi Tiongkok bulan lalu segera setelah pelantikannya untuk masa jabatan kelima sebagai presiden.

"Jika salah satu pihak menghadapi invasi bersenjata dan berada dalam keadaan perang, pihak lain akan segera menggunakan segala cara yang ada untuk memberikan bantuan militer dan bantuan lain sesuai Pasal 51 Piagam PBB dan hukum masing-masing negara," bunyi Pasal 4 dalam perjanjian itu.

Baca juga: Tepergok Nonton Drakor, Tiga Siswa SMA di Korea Utara Dieksekusi Mati

Pasal 51 Piagam PBB mengatur hak suatu negara anggota untuk melakukan tindakan pertahanan diri secara individu atau kolektif.

Kim menggemakan pernyataan Putin yang secara eksplisit mengaitkan hubungan mendalam kedua negara dengan upaya melawan kebijakan "hegemoni dan imperialis" Barat dan Amerika Serikat pada khususnya, termasuk dukungannya terhadap Ukraina.

Tidak jelas bagaimana perjanjian tersebut akan berdampak pada perang Rusia melawan Ukraina, yang dimulai dengan invasi pada Februari 2022.

Washington dan Seoul semakin khawatir atas kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara yang semakin dalam itu.

Mereka menuduh kedua negara tersebut melanggar hukum internasional dengan melakukan perdagangan senjata untuk digunakan Rusia melawan Ukraina.

Para pejabat Ukraina mengatakan, mereka menemukan puing-puing rudal Korea Utara di dalam negara mereka.

Namun, Rusia dan Korea Utara sama-sama menyangkal adanya perdagangan senjata.

Janji yang dibuat para pemimpin kedua negara, yang kini menghadapi isolasi internasional yang semakin meningkat, muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia mengenai seberapa besar dukungan Rusia terhadap Korea Utara.

Apalagi, Korea Utara menjadi satu-satunya negara yang telah menguji senjata nuklir pada abad ini.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tidak ada pihak yang akan menandatangani perjanjian apa pun dengan negara ketiga yang melanggar kepentingan pihak lain dan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan oleh negara mana pun untuk membahayakan keamanan dan kedaulatan negara lain, kata KCNA.

Kedua negara akan mengambil tindakan bersama yang bertujuan "memperkuat kemampuan pertahanan untuk mencegah perang dan menjamin perdamaian dan keamanan regional dan internasional," lanjut KCNA.

Korea Selatan mengatakan, pihaknya menyesalkan bahwa perjanjian tersebut mencakup janji "kerja sama teknologi militer" yang dinilai akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai program senjata Korea Utara.

Sementara, Gedung Putih belum memberikan komentar mengenai isi perjanjian tersebut.

Di sisi lain, Jepang menyatakan "keprihatinan besar" terhadap janji Putin untuk tidak mengesampingkan kerja sama dengan Pyongyang dalam bidang teknologi militer.

Berbeda, Tiongkok yang merupakan penyumbang utama politik dan ekonomi bagi Korea Utara, tidak banyak bicara atas perjanjian itu.

Pembantu presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak mengatakan, Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah mengizinkan "pembatalan paling berani" atas semua sanksi yang dikenakan terhadap Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjatanya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, pakta tersebut menunjukkan kekuatan otoriter selaras.

Baca juga: Warga Rusia Berbondong-bondong Tinggalkan Negaranya untuk Menolak Mobilisasi Perang

Pada kunjungan pertamanya ke Pyongyang, sejak tahun 2000, Putin berterima kasih kepada Kim atas dukungan terhadap kebijakan Rusia dan Kim menegaskan kembali dukungan "tanpa syarat" dan teguh terhadap "semua kebijakan Rusia", termasuk perang Putin dengan Ukraina.

KCNA, pada hari Kamis, merilis teks lengkap perjanjian tersebut.

Perjanjian itu juga mencakup kerja sama di bidang energi nuklir, eksplorasi ruang angkasa, pangan, dan keamanan energi.

Cha Du Hyeogn, mantan pejabat pemerintah Korea Selatan yang sekarang menjadi peneliti di Asan Institute for Policy Studies di Seoul mengatakan, janji pertahanan bersama itu serupa dengan perjanjian tahun 1961 antara Korea Utara dan Uni Soviet.

Namun, rujukan pada Piagam PBB dan undang-undang masing-masing negara terbuka untuk ditafsirkan dan tidak jelas apakah perjanjian tersebut merupakan sebuah aliansi, katanya.

"Hal ini terjadi karena Kim ingin memberikan segalanya untuk perjanjian ini, sementara Putin enggan melakukannya," kata Cha. (*)

Baca juga: Muncul Nama Aneh Lokasi Sukolilo pada Google Maps, Diskominfo Pati Kewalahan Hadapi Serbuan Netizen

Baca juga: PKB Bocorkan Sosok Bakal Cawabup Pendamping Arief Rohman di Pilkada Blora: Perempuan Berinisial SS