Korea Utara dan Rusia Sepakat, Kirim Bantuan Militer Segera jika Hadapi Agresi Bersenjata

Apalagi, Korea Utara menjadi satu-satunya negara yang telah menguji senjata nuklir pada abad ini.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tidak ada pihak yang akan menandatangani perjanjian apa pun dengan negara ketiga yang melanggar kepentingan pihak lain dan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan oleh negara mana pun untuk membahayakan keamanan dan kedaulatan negara lain, kata KCNA.

Kedua negara akan mengambil tindakan bersama yang bertujuan "memperkuat kemampuan pertahanan untuk mencegah perang dan menjamin perdamaian dan keamanan regional dan internasional," lanjut KCNA.

Korea Selatan mengatakan, pihaknya menyesalkan bahwa perjanjian tersebut mencakup janji "kerja sama teknologi militer" yang dinilai akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai program senjata Korea Utara.

Sementara, Gedung Putih belum memberikan komentar mengenai isi perjanjian tersebut.

Di sisi lain, Jepang menyatakan "keprihatinan besar" terhadap janji Putin untuk tidak mengesampingkan kerja sama dengan Pyongyang dalam bidang teknologi militer.

Berbeda, Tiongkok yang merupakan penyumbang utama politik dan ekonomi bagi Korea Utara, tidak banyak bicara atas perjanjian itu.

Pembantu presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak mengatakan, Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah mengizinkan "pembatalan paling berani" atas semua sanksi yang dikenakan terhadap Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjatanya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, pakta tersebut menunjukkan kekuatan otoriter selaras.

Baca juga: Warga Rusia Berbondong-bondong Tinggalkan Negaranya untuk Menolak Mobilisasi Perang

Pada kunjungan pertamanya ke Pyongyang, sejak tahun 2000, Putin berterima kasih kepada Kim atas dukungan terhadap kebijakan Rusia dan Kim menegaskan kembali dukungan "tanpa syarat" dan teguh terhadap "semua kebijakan Rusia", termasuk perang Putin dengan Ukraina.

KCNA, pada hari Kamis, merilis teks lengkap perjanjian tersebut.

Perjanjian itu juga mencakup kerja sama di bidang energi nuklir, eksplorasi ruang angkasa, pangan, dan keamanan energi.

Cha Du Hyeogn, mantan pejabat pemerintah Korea Selatan yang sekarang menjadi peneliti di Asan Institute for Policy Studies di Seoul mengatakan, janji pertahanan bersama itu serupa dengan perjanjian tahun 1961 antara Korea Utara dan Uni Soviet.

Namun, rujukan pada Piagam PBB dan undang-undang masing-masing negara terbuka untuk ditafsirkan dan tidak jelas apakah perjanjian tersebut merupakan sebuah aliansi, katanya.

"Hal ini terjadi karena Kim ingin memberikan segalanya untuk perjanjian ini, sementara Putin enggan melakukannya," kata Cha. (*)

Baca juga: Muncul Nama Aneh Lokasi Sukolilo pada Google Maps, Diskominfo Pati Kewalahan Hadapi Serbuan Netizen

Baca juga: PKB Bocorkan Sosok Bakal Cawabup Pendamping Arief Rohman di Pilkada Blora: Perempuan Berinisial SS