Uang Rp7,9 Miliar Ganti Rugi Terdampak Bendungan Bener Dititip ke PN Purworejo, Milik 3 Warga Wadas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOREJO - Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Jawa Tengah, menerima konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi lahan terdampak pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Uang yang dititipkan ke PN Purworejo Jateng itu mencapai Rp7,9 miliar yang diperuntukkan bagi 3 warga pemilik lima bidang lahan terdampak.

Keputusan PN Purworejo itu diambil dalam sidang konsinyasi yang digelar dua hari, dua hari, yakni Senin (3/6/2024) dan Selasa (4/6/2024).

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Purnomo Hadiyarto SH, mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam sidang ini, bertindak sebagai pemohon adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Sementara, pemohon dalam kasus ini, tiga warga Wadas pemilik lahan.

Baca juga: Waswas Beredar Surat Konsinyasi, Warga Wadas Purworejo Minta Perlindungan Hukum ke PWNU Jateng

Selain mengabulkan permohonan kepala BBWSSO, hakim juga menyatakan sah menerima penitipan uang ganti kerugian milik tiga warga Desa Wadas yang sampai saat ini masih menolak adanya tambang batuan andesit.

"Ketiga, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purworejo kelas 1B untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada termohon."

"Keempat, membebankan biaya persidangan kepada pemohon," kata Purnomo Hadiyarto saat membacakan penetapan, Selasa (4/6/2024).

Dikutip dari Kompas.com, uang ganti rugi yang dititipkan ke PN Purworejo adalah milik tiga termohon atas nama, masing-masing, Ribut, pemilik lahan seluas 1.999 meter persegi dengan nilai Rp1,4 miliar; atas nama Ngatirin, luas lahan 1.538 meter persegi dengan nilai Rp1,2 miliar; dan Priyanggodo, pemilik 3 bidang tanah dengan luas total 7.248 meter persegi dengan nilai total sekitar Rp5,3 miliar.

Tolak Mekanisme Konsinyasi

Kendati majelis hakim menerima permohonan penitipan uang ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Bener, tiga warga tersebut tetap menolak mekanisme konsinyasi.

Penolakan itu disampaikan secara tegas oleh Dhanil Al Ghifary, selaku kuasa hukum tiga warga tersebut.

Dhanil yang juga Kadiv Advokasi LBH Yogyakarta ini mengungkapkan bahwa mekanisme konsinyasi tidak bisa dilaksanakan karena cacat hukum.

Pihaknya akan bermasyawarah lagi soal langkah ke depan yang akan diambil oleh warga.

Dhanil mengatakan, sejak awal, warga tidak menolak nominal ganti rugi melainkan menolak aktivitas pertambangan di Desa Wadas karena merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup warga.

"Jika mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, konsinyasi hanya bisa diterapkan jika pemilik tanah menolak besaran uang ganti rugi, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaanya, dan tanah sedang menjadi obyek perkara di pengadilan, disita pemerintah, dan jadi jaminan bank," jelas Dhanil ditemui usai sidang, Senin.

Baca juga: Tinggal 8 Persen Warga Wadas Purworejo yang Belum Menerima Ganti Rugi, 576 Bidang Lahan Dibebaskan

Sementara itu, Pelaksana Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWSSO, Yura Suryandari menyebutkan, pihaknya hanya menitipkan uang tersebut kepada pengadilan.

Jadi, dalam sidang kali ini, menurutnya, tidak ada menang dan kalah.

"Lima bidang milik tiga warga, totalnya sekitar Rp7,9 miliar. Kami hanya sebatas menitipkan saja."

"Monggo, mau diambil sewaktu-waktu bisa, uang tidak berkurang dan tidak berlebih," terangnya. (Kompas.com/Bayu Apriliano)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sidang Konsinyasi Berakhir, Uang Ganti Rugi Rp 7,9 Miliar atas Lahan di Wadas Dititipkan di PN Purworejo".