Sering Jadi Korban Kekerasan dan Diskrimininasi, Buruh Perempuan Tuntut Pemerintah Beri Perlindungan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Para aktivis buruh di Kota Semarang menuntut pemerintah memberi perlindungan bagi buruh perempuan.

Mereka menilai, buruh perempuan menjadi kelompok rentan kekerasan maupun upah tak layak.

"Kami menuntut negara melindungi buruh perempuan, terutama para buruh Pekerja Rumah Tangga (PRT)," ujar Ketua Direktur LBH APIK Semarang Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko dalam rangka memeringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024).

Pihaknya memang fokus mengadvokasi para buruh PRT lantaran kasus kekerasan PRT di Kota Semarang cukup tinggi.

Dalam catatan tahunan (Catahu) LBH APIK Semarang tahun 2023, ada 15 kasus kekerasan yang menimpa PRT.

Sebelumnya, rentang waktu tahun 2017-2022, LBH APIK Semarang juga menerima aduan serupa sebanyak 30 kasus.

Sementara, catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), ada 3.308 kasus kekerasan yang dialami buruh perempuan, sepanjang 2021 sampai Februari 2024.

"LBH APIK Semarang menuntut negara segera mengesahkan Rancangan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga karena masih banyak PRT mengalami kekerasan saat bekerja namun tidak ada payung perlindungan hukum," kata Ayu.

Baca juga: Ribuan Buruh di Jateng Bakal Gelar Demo May Day di 2 Lokasi, Tuntut Pencabutan Omnibuslaw

Disamping itu, kondisi buruh perempuan di sektor industri juga tak kalah miris.

Koordinator Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah, Karmanto mengatakan, buruh perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif lewat pemberian cuti haid, cuti hamil, dan melahirkan, dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Hal itu tidak mendapat perhatian yang serius dari pengusaha dan pemerintah sehingga keselamatan para pekerja perempuan dalam keadaan darurat dan harus terus dilawan dengan persatuan kaum buruh, rakyat, dan kaum tertindas lain.

"Kami menuntut diberlakukannya cuti hamil dan menyusui selama 1 tahun bagi buruh perempuan," jelasnya.

Semakin Nelangsa setelah Lahirnya UU Cipta Kerja

Menurut Karmanto, pemerintah dan DPR RI, sampai hari ini, belum berpihak kepada buruh setelah lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja.

Aturan itu membuat dampak yang luar biasa bagi kehidupan buruh yang semakin nelangsa.

Aturan itu juga semakin menindas dan tidak memberikan jaminan serta kesejahteraan buruh perempuan dalam bekerja.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Siap Demo May Day di Berbagai Daerah, di Jakarta Kepung Istana Negara

Bahkan, dia menilai, pemerintah dan DPR RI bekerja sama dengan pengusaha, menjalankan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang terbukti merampas kepastian kerja dan mimpi kesejahteraan kaum buruh.

"Hampir seluruh kaum buruh di Indonesia merasakan kebijakan ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, sistem kerja kontrak dan outsourcing ini menguntungkan pihak pengusaha karena mereka tidak harus mengeluarkan beban biaya jika buruh ter-PHK dari tempat kerjanya," paparnya.

Melihat kondisi itu, lanjut dia, pihaknya menuntut negara mencabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan turunannya.

Juga, menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang.

Tuntutan lain, hentikan upah murah lalu berlakukan upah layak nasional.

"Berikan kebebasan beserikat, setop diskriminasi, intimidasi dan arogansi di tempat kerja serta hentikan kriminalisasi terhadap aktivis buruh," tandas dia. (*)

Baca juga: Pertimbangkan Survei, Golkar Buka Peluang Usung Bakal Calon di Luar Partai di Pilkada Kota Semarang

Baca juga: Harga Bawang Merah di Blora Tembus Rp40 Ribu Per Kg, Petani Berharap Harga Tak Anjlok saat Panen