Bakal Maraton Tangani PHPU Pileg, MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat bagi Hakim Konstitusi

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan dokter hingga tukang pijat bagi hakim konstitusi dan pegawai peradilan selama sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024.

Layanan ini disiapkan lantaran MK dan pegawai peradilan bakal bekerja maraton menuntaskan 297 gugatan PHPU Pileg 2024 yang diajukan.

Mereka harus menuntaskan gugatan itu, terakhir pada 10 Juni 2024 mendatang.

"Ada, pasti (pelayanan khusus). Pertama, dokter poliklinik kami siapkan, ready, selama masa PHPU. Vitamin kami siapkan. Tukang pijat kami siapkan, buat hakim iya, buat pegawai boleh," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Fajar mengungkapkan, MK juga telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan gizi dalam makanan para hakim, sesuai takaran.

"Asupan makanan, kami bekerja sama dengan BPOM. Ditakar itu gizinya, kalorinya, supaya tidak kelebihan kalori, enggak kelebihan karbohidrat, zat-zat lain yang bisa mengganggu," ungkap Fajar.

"Tahunya, misalnya tahu formalin, enggak jadi. Ada itu. Jadi seperti itulah, dari tahun ke tahun memang seperti itu," tambahnya.

Baca juga: Pernah Jadi Politisi PPP, Arsul Sani Berharap Tak Dilibatkan saat MK Adili PHPU Terkait Partai Kabah

Baca juga: Digugat Caleg Demokrat ke MK Terkait Sengketa Hasil Pileg, KPU Kudus Siapkan Alat Bukti

Layanan-layanan itu disiapkan untuk menjaga kesehatan kesembilan hakim dan Gugus Tugas PHPU 2024.

"Justru yang lebih melelahkan (PHPU) pileg karena maraton," tutur Fajar.

Sebagai informasi, MK telah selesai menangani PHPU Pilpres melalui pembacaan putusan pada 22 April 2024 lalu.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan Pemohon I Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pemohon II Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tangani Ratusan Perkara PHPU Pemilu Legislatif, MK Sediakan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim.

Baca juga: Tegaskan Tak Akan Tarik Menterinya dari Kabinet Jokowi, Ini Alasan PDIP

Baca juga: Tarif Parkir Tepi Jalan di Kota Salatiga Naik, Warga Tak Perlu Bayar Jika Tak Dapat Karcis