Golkar Minta Jatah Lima Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Nanti, Demokrat Pilih Tunggu Penetapan KPU

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap partainya mendapat jatah lima menteri setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, jatah lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran pantas karena Golkar menang di hampir separo jumlah provinsi di Indonesia.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi) maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri), itu minimalis," kata Airlangga saat memberi sambutan dalam acara Buka Puasa dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung, yang bukan dari Golkar, hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Dapat Tambahan 5 Kursi di DPRD Jateng, Golkar Pede Siapkan Kader Maju di Pilgub 2024

Terkait keinginan Golkar mendapat jatah lima kursi menteri, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meresponnya.

Menurut Kamhar, hal tersebut hak partai di koalisi Prabowo-Gibran untuk menyampaikan aspirasi.

"Setiap partai, sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).

Namun, kata Kamhar, penyusunan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri, menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Yakin Dilantik Sebagai Presiden Pada Tanggal Ini, Optimis Transisi Pemerintahan Mulus

Ia menegaskan bahwa partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti, tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk, terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," katanya. (*)

Baca juga: Lapas Purwodadi Kebanjiran hingga Pinggang Dewasa, Ratusan Warga Binaan Dititipkan ke Rutan Tetangga

Baca juga: Daftar 7 Caleg DPR RI Dapil Jateng 10 Terpilih Hasil Rekapitulasi KPU, Perolehan Jumlah Kursi