Pemkab Jepara Keluarkan Status Tanggap Darurat DBD, Ketua DPRD Minta Ada Langkah Cepat hingga Desa

TRIBUNBANYUMAS.COM, JEPARA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma'arif menilai penetapan status tanggap darurat bencana non-alam atas meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) terlambat.

Dia berharap, Pemkab Jepara punya strategi nyata mencegah bertambahnya korban jiwa akibat penyakit yang dipicu gigitan nyamuk Aides aegypti ini.

Diketahui, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, sejak 1 Januari sampai 2 Maret 2024, ada 17 pasien DBD meninggal dunia.

Selama kurun waktu itu, terdapat 131 orang positif DBD dan 755 orang berstatus suspect DBD.

17 Pasien dinyata meninggal akibat DBD tersebar di beberapa daerah, di antaranya Desa Bulu, Ngeling, Sowan Lor, Bugel, Pulodarat, Panggang, Troso, Karanggondang, Suwawal, Keler, Kerso, dan Ngabul.

Pria yang akrab disapa Gus Haiz itu pun mempertanyakan keluarnya status tanggap darurat DBD setelah ada belasan korban meninggal dunia.

"Saya kira, tentang status tanggap darurat bupati ini, saya anggap agak telat sebenarnya. Dimana, kasusnya sudah meninggal sampai per hari ini 17 orang," kata Haiz saat ditemui di gedung DPRD Jepara, Minggu (3/3/2024).

Baca juga: DBD di Jepara Mengganas: Capai 500 Kasus, 12 Orang Meninggal

Ia pun mempertanyakan langkah pemkab dalam waktu dekat, merespon permasalahan seperti ini.

"Kalau sampai kejadian luar biasa ini memang pertimbangan lain ya. Untuk saat ini, kurang pas untuk kejadian luar biasa," ujarnya.

Haiz meminta Pemkab Jepara gesit dan serius menanggani permasalahan DBD di wilayah tersebut.

Dia berharap, tak ada lagi korban meninggal dunia akibat DBD.

"Kalau sudah kejadian luar biasa ini maka daerah harus menyediakan anggaran yang besar dan tidak bisa dijamin BPJS, harus murni dari anggaran pemerintah."

"Di saat ini, kondisi anggaran sementara dianggap ya pas-pasan lah," ujarnya.

Meski begitu, Haiz mengajak seluruh masyarakat merespon cepat status tanggap darurat DBD ini.

"Saya kira, yang sudah di edaran itu, status tanggap darurat ini yang harus ditangkap oleh semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, bagaimana mengantisipasi akan hal ini," tuturnya.

Baca juga: Pemuda Jepara Cabuli Kekasih yang Masih Remaja, Terbongkar saat Korban Melahirkan di Belakang Rumah

Dia ingin, pemerintah bisa memasifkan kembali kebersihan dan kesehatan di masyarakat.

"Jadi, kampanye soal kebersihan dan kesehatan ini dilakukan secara masif oleh aparat pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa," ujarnya.

Ia meminta, bupati Jepara bisa menginstruksikan seluruh kepala desa maupan kelurahan untuk ikut berperan aktif mengantisipasi DBD.

"Bupati harus menginstruksikan sesegera mungkin dan semasif mungkin peran mereka dalam rangka mengantisipasi DBD ini, termasuk dalam hal anggaran," ujarnya. (*)

Baca juga: Bursa Bakal Calon Wali Kota Semarang Mulai Ramai: Pengusaha Claudyna Ningrum Siap Maju Pilwakot 2024

Baca juga: Dinahkodai Fakhrudin Aziz, Pengurus PW ISNU Jateng 2023-2028 Resmi Dilantik di UMS Semarang