Ketum PDIP Megawati Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Ungkit Perannya Pisahkan dari TNI

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan Polri menjaga netralitas mereka di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Megawati pun menyinggung perannya memisahkan Polri yang saat itu masih satu instansi dengan TNI.

Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato politik di HUT ke-51 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Menurut Mega, pisahnya Polri dengan TNI, yang saat itu masih bernama Angkat Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bisa terjadi atas keputusannya, sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

"Saya mau ngomong sama Polri, yang membebaskan Polri itu saya loh, ketika jadi presiden ke-5. Dipikir gampang? susah payah loh karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik," kata Megawati.

Baca juga: Masih Prajurit Aktif, Ajudan Prabowo Diduga Langgar Netralitas TNI: Ikut Pakai Seragam Kampanye

Kata dia, saat Polri memisahkan diri dari ABRI, pemerintah saat itu membelikan beragam peralatan pendukung dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang berasal dari pajak rakyat.

"Itu apa saya nggak beri ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya, saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eh, tapi eling loh ya, yang jadi pemimpin (Polri)," tutur dia.

Atas hal itu, Megawati meminta Polri mengingatnya dan bukan justru merundung atas pernyataannya.

"Jangan macam-macam. Jangan saya dibully," kata Mega.

Presiden ke-5 RI itu lantas menyebut kalau dirinya dibully maka tidak segan akan melibatkan para pengacara yang sudah disiapkan.

Hanya saja, Megawati menyatakan, hal ini bukan untuk menakut-nakuti.

Dirinya hanya menegaskan kalau apa yang disampaikan adalah bentuk janji sikap tegas.

Selain kepada Polri, Mega juga mengingatkan TNI dan aparatur sipil negara (ASN).

"Di tengah gelombang menjaga arus demokrasi itulah maka kepada TNI/Polri dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas," kata Megawati.

Baca juga: Di Purwokerto, Pj Gubernur Jateng Ingatkan Netralitas ASN Saat Pergerakan Massa

Sebab, katanya, Polri, TNI, dan ASN terikat dengan sumpahnya masing-masing.