Jokowi Abaikan Usulan DPRD Jateng soal Pj Gubernur, Tak Ada Nama Nana Sudjana

Sebelumnya DPRD Jateng Mengusulkan 3 Nama Pj Gubernur ke Presiden Jokowi dan Tak Ada Nama Nana Sudjana

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Presiden Jokowi memutuskan Nana Sudjana menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pengganti Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jateng habis pada September 2023 ini.

Nama Nana Sudjana muncul sesuai dengan rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin.

Baca juga: PROFIL Nana Sudjana Pj Gubernur Jateng Gantikan Ganjar Pranowo: Dikenal Orang Dekat Jokowi

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga memutuskan nama-nama penjabat gubernur di provinsi lain yang masa periode gubernur habis pada September ini, semisal Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Nama Nana Sudjana santer dikabarkan menjabat sebagai PJ Gubernur Jateng.

Namun demikian, DPRD Jateng masih menunggu surat resmi terkait kepastian nama Pj Gubernur Jateng.

Pasalnya hingga kini DPRD Jateng belum menerima edaran resmi mengenai pengangkatan Nana Sudjana untuk menjadi orang nomor satu di provinsi ini.

"Sampai sekarang belum ada informasi mengenai nama tersebut," kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto saat dikonfirmasi TribunBanyumas.com, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: HARTA KEKAYAAN Nana Sudjana Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Pranowo

Ia juga mengatakan masyarakat tak perlu berspekulasi mengenai nama PJ Gubernur Jateng.

“Jadi tinggal menunggu saja saat Gubernur Jateng purna tugas pada 5 September nanti,” ucapnya.

Sebetulnya, nama Nana Sudjana tidak masuk dalam usulan DPRD Jateng untuk menggantikan Ganjar Pranowo.

Beberapa waktu lalu, DPRD Jateng sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi Pj Gubernur Jateng.

Baca juga: Tinggal Sepekan, Nama Pj Gubernur Jateng Belum Ditentukan Presiden Jokowi: Paling Lambat Pekan Ini

Nama-nama tersebut adalah Hasto Wardoyo yang merupakan Kepala BKKBN, kemudian Kepala Badan Diklat Kejagung RI, Tony Tribagus Spontana dan Sekda Jateng, Sumarno.

Berdasarkan aturan, usulan penjabat gubernur tidak hanya diusulkan DPRD setempat tetapi juga pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri juga presiden.