SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah Hanya Menyerap 42 Persen Lulusan SMP, Begini Solusi Disdikbud Jateng

Ia menyatakan, daya tampung tersebut mengalami peningkatan 0,56 persen dibanding tahun sebelumnya, sebesar 217.781 kursi.

Penambahan tersebut terdiri dari 6.120 kursi untuk SMA negeri dan 1.800 kursi untuk SMK negeri.

"Pada PPDB tahun ini, akan melalui skema penambahan daya tampung pada kelas reguler dan pengembangan kelas jauh dan kelas virtual," kata Uswatun.

Baca juga: PPDB Jateng 2023 Dibuka, Ini Kuota Baru Penerimaan Siswa Baru SMA dan SMK: Ditambah!

Selain daya tampung, dia mengatakan, perbedaan PPDB tahun ini dibanding tahun lalu adalah jalur zonasi khusus yang semula 10 persen menjadi 12 persen dari kuota jalur zonasi.

Selain itu, adanya perubahan sasaran afirmasi dengan memberi kemudahan bagi calon peserta didik yang merupakan anak tidak sekolah.

Hal tersebut sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah dengan memberikan kuota 3 persen menggantikan anak tenaga kesehatan (nakes).

Uswatun juga menyampaikan bahwa aplikasi tersebut dapat terbangun berkat dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Jawa Tengah untuk data kependudukan.

Selain itu, juga dukungan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan anak panti asuhan.

Sementara, data untuk anak yatim, anak piatu, maupun anak yatim piatu karena orangtua meninggal akibat covid-19 diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.

"Serta, badan akreditasi nasional sekolah atau madrasah terkait data status akreditasi SMP maupun Madrasah Tsanawiyah dan tentunya advokasi pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap, penggunaan aplikasi membuat proses PPDB 2023 menjadi lebih transparan.

"Munculnya tuduhan dan keluhan dari masyarakat terkait pendaftaran di SMA negeri kok sulit ya, misalkan 'anak saya memiliki prestasi kok nggak bisa ya.' bisa langsung mengecek aplikasi maupun website," terangnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini juga berharap, jalur Afirmasi ATS bisa terserap optimal.

Menurutnya, kuota ATS dibuat berdasarkan data terpadu milik Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah, DTKS Dinsos Jawa Tengah, hingga data Sustainable Development Goals (SDGs).

"Ketika dia mengajukan bener nggak datanya ada, 3 persen itu, kalau itu bisa dibuktikan, langsung kita terima," katanya. (*)

Baca juga: Muhammadiyah Usulkan Libur Iduladha Berlangsung 2 Hari, Antisipasi Perbedaan Waktu dengan Pemerintah

Baca juga: PPP Ungkap Kriteria Bakal Cawapres Ideal untuk Ganjar Pranowo: Islam, dari Luar Jawa