Ganjar Pranowo

Jateng Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Ganjar Janji 3 Rekomendasi dari BPK Segera Teralisasi

Pemprov Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

ist/dok pemprov jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kanan) menerima dokumen terkait pengelolaan keuangandan aset daerah dimana Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP diserahkan langsung anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin 22 Mei 2023.

Penyerahan disaksikan anggota dan pimpinan DPRD, Forkopimda serta SKPD di Jawa Tengah.

Penghargaan WTP kepada Provinsi Jateng ini merupakan yang ke-12 kalinya berturut-turut.

Baca juga: Penggunaan Rp 600 Miliar Anggaran Desa di Jawa Tengah Belum Dilaporkan, Ganjar Pranowo Ditanya BPK

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Noor Supit dalam keterangan tertulis kepada TribunBanyumas.com.

Predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut, melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng, yang dinilai transparan dan akuntabel.

“Dengan demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 kalinya,” katanya.

Supit berharap, capaian ini menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Baca juga: 4 Pemain Timnas asal Jateng Diundang Ganjar: Bukan Bekerja di Perusahan, Mereka Minta Jadi PNS

"Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya," tandas Noor Supit.

Adapun BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.

Di antaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMKN, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya di Pemprov Jateng, serta dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di pemprov ya, mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun tentu saja ada catatan yang mesti kita lakukan perbaikan," ujar Ganjar.

Terkait rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti, Ganjar mengatakan telah menginstruksikan kepada OPD terkait.

Instruksi disampaikan secara langsung oleh Ganjar, pada saat acara penyerahan berlangsung.

"Maka tadi ketika diserahkan Pak Supit, saya tidak mau dibawa ajudan.

Langsung saya baca dan atas tiga hal tadi masing-masing kepala dinasnya langsung menjawab," ucap Ganjar.

Baca juga: Terinspirasi Ganjar Pranowo, NDX AKA Meluncurkan Single Lagu Terbaru Berjudul Rambut Putih

Gubernur Jateng dua periode itu berharap kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti tiga rekomendasi yang disampaikan BPK, dan bisa diselesaikan kurang dari waktu yang ditetapkan yakni 60 hari.

"Alhamdulillah kawan-kawan tadi langsung bergerak, artinya WTP ini tidak kemudian menjadi pekerjaan kita biasa-biasa saja.

Pekerjaan kita harus luar biasa, governance masih harus berjalan, dan titik-titik lemah yang menjadi catatan dari BPK harus diperbaiki.

Ada waktu 60 hari," tegasnya.

Ganjar bahkan meminta agar catatan yang disampaikan BPK bisa diselesaikan pada pekan pertama.

Dia meminta rekomendasi BPK ini tidak sekadar diselesaikan saja, tetapi juga menjadi evaluasi dan upaya perbaikan tata kelola yang jauh lebih baik.

"Yang menjadi catatan kami, seumpama dari bantuan keuangan untuk desa, laporannya mesti dikejar.

Dan hari ini sudah dikejar.

Terus, sekolah SMK yang masih jadi catatan karena praktikum yang ada di sana itu ternyata menghasilkan uang.

Nah, selama ini butuh regulasi untuk menaungi sehingga tidak boleh ada indikasi yang mengarah pada potensi-potensi korupsi.

Ini yang mesti dirapikan lagi," imbuhnya. (*)

Baca juga: Erick Thohir Konsisten Jadi Cawapres Primadona untuk Ganjar

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved