Jelang Pemilu 2024, MUI Imbau Takmir Masjid Tak Undang Penceramah Berkepentingan Politik Praktis

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis mengimbau takmir masjid tak mengundang penceramah yang punya ketertarikan pada politik praktis.

Imbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya kampanye politik di dalam masjid. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.

Hal ini juga bagian dari implementasi kerjasama MUI dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait kampanye di tempat ibadah.

Cholil mengatakan, sejak awal, MUI telah mengeluarkan putusan, imbauan, dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di tempat ibadah.

Oleh karena itu, Komisi Dakwah MUI melakukan sosialisasi ke takmir masjid se-Indonesia untuk tidak mengundang orang yang melakukan politik praktis untuk berceramah.

"Kami menyosialisasikan agar tidak mengundang orang yang punya intersest politik praktis untuk berceramah," kata Cholil dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Masuk Daerah Rawan Konflik Kategori Sedang, Ini yang Dilakukan Bawaslu Banyumas Hadapi Pemilu 2024

Baca juga: Bawaslu Cilacap Ajak Kaum Perempuan dalam Pengawasan Pemilu 2024

Cholil menuturkan, setiap takmir masjid juga harus memberi rambu-rambu larangan kampanye politik di masjid.

"Tapi, apakah boleh bicara soal politik (di masjid)? Boleh. Tapi, politik keadaban," katanya.

Jika kampanye di masjid terjadi, kata Cholil, ia meminta takmir masjid melakukan tindakan yang baik, terukur, dan tetap mengindahkan sopan santun.

"Sehingga, tidak menimbulkan masalah," tutur Cholil.

"Tapi, intinya, kami berharap, kami mengimbau, kami melakukan tindakan nyata agar tidak terjadi politik praktis, kampanye di tempat ibadah. Di luar masjid, silakan."

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui, pengawas Pemilu 2024 tidaklah mudah. Terlebih, pengawasan kampanye di rumah ibadah.

"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Bagja berharap, tokoh masyarakat hingga tokoh agama dapat membantu Bawaslu dalam menopang pengawasan.

Sehingga, dapat menciptakan pemilu yang sejuk dan kondusif.

Guna melakukan pengawasan dan menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi suku agama ras dan antargolongan (SARA), menurut Bagja, pihaknya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Baca juga: Alat Peraga Kampanye Sudah Bertebaran di Pekuncen Banyumas, Panwascam Temukan 20 Baliho Pilpres

Dengan begitu, diharapkan, masyarakat tidak akan terpecah belah hingga pemilu usai.

"Kami mengucapkan terima kasih, MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata Bagja.

"Ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat banyak bahwa Pemilu 2024 yang pemilihannya pada Februari 2024 tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut pilkada pada bulan November tahun 2024 juga berjalan lancar, tidak tidak terjadi polarisasi," sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi mengatakan, tidak mudah melakukan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA.

Maka dari itu, dia menyampaikan, perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.

"Pengalaman saya dulu, sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017."

"Dengan dukungan tokoh agama maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MUI Minta Takmir Masjid Se-Indonesia Tidak Undang Penceramah yang Punya Insterest Politik Praktis.