Pemilu 2024

Masuk Daerah Rawan Konflik Kategori Sedang, Ini yang Dilakukan Bawaslu Banyumas Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu RI mengungkapkan, Kabupaten Banyumas masuk daerah rawan sedang dalam penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/Bawaslu Banyumas
Acara laporan Indeks Kerawanan Pemilu diluncurkan Bawaslu RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022). Dalam acara ini diungkap, Banyumas masuk daerah rawan sedang dalam penyelenggaraan pemilu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan, Kabupaten Banyumas masuk daerah rawan sedang dalam penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Pemetaan ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengantisipasi hal yang tak diinginkan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Hal tersebut terungkap dalam laporan Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan Bawaslu RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

"Sesuai arahan Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Banyumas telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, untuk memetakan potensi kerawanan di tiap wilayah di Banyumas," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Razia Warung di Purwokerto Selatan, Anggota Polres Banyumas Amankan 163 Botol Miras Berbagai Merek

Baca juga: Pemdes Kebocoran Banyumas Sulap Lahan Mangkrak Jadi Kebun Melon, Kini Dikembangkan Wisata Edukasi

Menurut Yon, secara nasional, terdapat 85 kabupaten/kota dengan kategori rawan tinggi.

Kemudian, 349 kabupaten/kota masuk kategori rawan sedang, dan 80 kabupaten/kota kategori rawan rendah.

Kabupaten Banyumas masuk kategori kerawanan sedang dengan skor 30,81459999.

Karenanya, Bawaslu Banyumas harus terus waspada dan menjaga hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi.

Apalagi, di Banyumas, suhu politik mendekati Pemilu 2024 sudah mulai menghangat.

Ia menjelaskan, definisi kerawanan pemilu yang menjadi acuan IKP adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

"Berdasarkan definisi tersebut, secara nasional, IKP memiliki tiga tujuan."

"Pertama, memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota."

"Kedua, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan."

"Ketiga, menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan," jelasnya.

Baca juga: Cerita Eks-Napiter Banyumas: Ketemu Jaringan Teroris saat Mencari Tahu dan Ingin Paham Soal Islam

Baca juga: Peringati 9 Tahun UU Desa, Budiman Sudjatmiko Minta Masyarakat Desa di Banyumas Siap Industrialisasi

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved