Berita Semarang

Hasil Evaluasi Pemkot Semarang: Alih Fungsi Lahan Resapan Picu Banjir Bandang di Ngaliyan

Pemkot Semarang melakukan evaluasi lahan hijau terkait banjir bandang yang melanda wilayah Ngaliyan dan longsor di Bambangkerep.

Penulis: budi susanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/BUDI SUSANTO
Petugas menunjukkan peta zona hijau dan kuning di wilayah Kecamatan Ngaliyan dan Genuk Kota Semarang, saat mengecek wilayah, Selasa (14/11/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan evaluasi lahan hijau terkait banjir bandang yang melanda wilayah Ngaliyan dan longsor di Bambangkerep, beberapa waktu lalu.

Hasilnya, Pemkot Semarang mendapati peningkatan debit air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin akibat alih fungsi lahan resapan.

Peningkatan debit air di DAS Beringin itu mencapai 100 persen dibandingkan 15 tahun silam.

Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin menjelaskan, evaluasi ini menggunakan perbandingan data yang didapat melalui metode perbandingan debit air DAS Beringin dari 2007 hingga sekarang.

Baca juga: Warga Tambakaji Semarang Cek Sungai Beringin, Jembatan Semipermanen Dituding Pemicu Banjir Bandang

Baca juga: Ratusan Rumah di Tambakaji Semarang Diterjang Banjir, Mobil dan Motor Hanyut Terseret

Dari hasil ini, Iswar mengatakan, tata kelola air dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus segera dilakukan.

"Tujuannya agar penyerapan air semakin optimal dan debit air dari atas tidak langsung menerjang ke wilayah bawah Kota Semarang," terangnya, Minggu (27/11/2022).

Metode pengelolaan air dan kondisi lingkungan, dijelaskan Iswar, juga harus diterapkan oleh pengembang.

Khususnya, untuk menghitung luasan resapan air saat pembangunan dilakukan.

Distaru Kota Semarang juga diminta melakukan evaluasi perizinan dari para kontraktor.

"Kondisi lingkungan di wilayah atas memang harus diperbaiki. Kami juga minta ke Distaru untuk melakukan evaluasi pola pembangunan," ucapnya.

Menurutnya, Distaru akan lebih tegas dalam hal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan dengan dasar kondisi lingkungan.

Para pengembang diminta mematuhi SOP yang diberlakukan di Kota Semarang, tanpa terkecuali.

Perizinan pembangunan yang dilakukan juga akan diawasi oleh Satpol PP Kota Semarang.

"Satpol PP punya kewenangan melaksanakan penyegelan jika pembangunan tidak memiliki izin," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved