Bertemu Pemkab dan DPRD, Anggota BPD se-Pati Minta Kenaikan Tunjangan Jadi Rp4 Juta Per Tahun

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Lembaga Komunikasi dan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (LKK-BPD) Kabupaten Pati menuntut peningkatan kesejahteraan.

Mereka meminta kenaikan tunjangan dari Rp1,75 juta per tahun menjadi Rp4 juta per tahun.

Menurut LKK-BPD Kabupaten Pati, tunjangan yang diterima sekarang terlalu sedikit dan jauh dari kata layak.

Tuntutan ini mereka sampaikan saat audiensi dengan Pemkab Pati, yang difasilitasi DPRD Pati.

Audiensi ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: Asyik Nongkrong di Waduk Seloromo Gembong saat Jam Sekolah, 5 Pelajar SMK Dikukut Satpol PP Pati

Baca juga: Banjir Pati, Ratusan Rumah Terendam, 6 Kecamatan Terdampak, Warga: Terparah!

Ketua LKK-BPD Pati Donny Susanto mengatakan, pihaknya ingin memperjuangkan nasib 2.883 anggota BPD se-Kabupaten Pati.

"Agar tunjangan Rp1,75 juta per tahun dinaikkan oleh pemerintah daerah, minimal menjadi Rp4 juta," kata Ketua BPD Muktiharjo, Kecamatan Margorejo itu.

Menurut Donny, pihaknya layak menuntut peningkatan kesejahteraan mengingat peran vital BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Untuk diketahui, pemerintah daerah sudah mewacanakan peningkatan tunjangan anggota BPD menjadi Rp2,5 juta per tahun.

Namun demikian, LKK-BPD Pati menilai, jumlah tersebut masih belum layak. Apalagi, jika nantinya harus dipotong pajak.

"Tinggal niatan eksekutif dan legislatif bagaimana. Yang jelas, kami hanya menuntut (tunjangan) yang lebih layak," ujar Donny.

Sementara, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan, pimpinan maupun anggota DPRD Pati, khususnya Badan Anggaran, akan mengawal apa yang menjadi keinginan LKK-BPD.

"Berhubung November 2022 ini ada pembahasan APBD 2023, akan kami komunikasikan dan koordinasikan hal ini dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Pati," janji Ali.

Baca juga: Maling Amatir! Ketahuan Pemilik Rumah, Sembunyi Belakang Pintu, Digebuki Warga di Pati

Baca juga: Polres Pati Naik Tipe Menjadi Polresta, Ini Kata Kapolda

Ia menilai, kemampuan anggaran Kabupaten Pati masih memungkinkan untuk memenuhi tuntutan LKK-BPD.

"Karena kenaikannya tidak terlalu banyak. Andai pun nanti kurang, anggaran masih bisa disiasati, kami carikan solusi. Artinya, bisa dibayarkan di Perubahan APBD 2023. Tergantung niatan, baik dari eksekutif maupun legislatif untuk mendorong supaya tunjangan BPD ini dinaikkan," papar Ali.