Perhutani KPH Banyumas Timur Mengaku Kecolongan, Pipanisasi Gunung Slamet Bergeser dari Kesepakatan

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur mengaku kecolongan terkait proyek saluran air bersih di kawasan hutan lindung di kaki Gunung Slamet Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Menurut mereka, pemasangan pipa yang dilakukan ternyata tidak sesuai kesepakatan awal.

Wakil Administratur atau Kepala Sub KPH Banyumas Timur Hari Dwi Hutanto mengatakan, sebelumnya, ada kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan air dengan pemohon, yaitu dari Perumda Tirta Mulya, Pemalang.

Namun, kesepakatan titik sumber air yang akan dimanfaatkan mulanya adalah di wilayah Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden.

"Awalnya di Ketenger, adapun koordinat mata air di Kalipagu."

"Akan tetapi, yang kami sesali, dari pihak pemohon tidak ada komunikasi terkait perpindahan titik itu," jelasnya, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Warga Kalisalak Banyumas Resah, Proyek Penyaluran Air Bersih Gunung Slamet Bikin Longsor

Baca juga: Diguyur Hujan Sejak Rabu Sore, Terjadi 65 Titik Longsor dan 10 Lokasi Banjir di Banyumas

Ini membuat titik pengambilan air bergeser, dari semula berjarak 15,8 km di Ketenger dan menjadi 22 km di Kalisalak, Kedungbanteng.

Komunikasi terakhir Perhutani dengan Perumda Tirta Mulya Pemalang, dikatakan Hari Dwi, terjadi saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada 22 Januari 2022.

MoU berupa kesepakatan melegalkan untuk survei, izin lewat material, sekaligus melakukan analisis dampak lingkungan.

Menurut Hari Dwi, perjanjian yang dibuat Perhutani KPH Banyumas Timur itu sudah sesuai keputusan direksi Perum Perhutani No 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerjasama Pemanfaatan Hutan.

"Izinnya ada, tapi lokasinya tiba-tiba bergeser ke Kalisalak, Kedungbanteng."

"Padahal, yang mestinya dikerjakan di Ketenger dan memang amdalnya tidak mencantumkan di Kedungbanteng," ungkapnya.

Menanggapi kekhawatiran warga Desa Kalisalak, Hari Dwi mengatakan, semestinya, proyek dihentikan sementara karena jauh dari komitmen awal.

Soal pengawasan saat menggarap proyek, LMDH sebenarnya sudah dilibatkan namun hanya sampai titik kesepakatan awal, yaitu di Ketenger.

Dia pun berharap, proyek yang telah mencapai 76 persen itu dikembalikan ke kesepakatan awal perjanjian.

Dan, apabila ada kerusakan maka harus ada ganti rugi dari pihak pemohon.

Skema kerjasama dalam pemanfaatkan hutan dalam bentuk mengelola air bersih sebenarnya bukan pertama kali ini dilakukan perhutani.

"Sebelumnya, sudah pernah ada kerjasama dengan PDAM Brebes dan sudah jalan dan memang ambil dari wilayah Perhutani Banyumas Timur untuk mengairi satu perdukuhan di sana," imbuhnya.

Baca juga: Sudah 2 Hari Banjir Rendam Wilayah Patikraja Banyumas, Lalu Lintas Notog-Cilongok Terganggu

Baca juga: Terjerat Tali, Seekor Burung Hantu Liar Diselamatkan Petugas Damkar Banyumas

Ia menerangkan bahwa pengelolaan sumber daya air perhutani adalah sesuatu hal yang sah.

Hal itu sama seperti halnya pemanfaatan hutan untuk wisata asalkan sesuai aspek kelestarian.

Sementara, Pegiat Save Slamet, Hendy, menyayangkan kegiatan pipanisasi Gunung Slamet karena pemohon adalah dari PDAM Tirta Mulya Pemalang.

Menurutnya, PDAM Tirta Mulya Pemalang punya wilayah sendiri, yang sama-sama juga berada di wilayah Gunung Slamet.

"Mereka punya hutan dan wilayah sendiri tapi kenapa memaksakan menjadi perkebunan dan desa wisata."

"Itu sudah jadi konsekuensi dan otomatis menjadi kekurangan air bersih di sana," ujarnya.

Dia mengatakan, kondisi ini membuat Desa Pulasari di kaki Gunung Slamet wilayah Pemalang, mengalami krisis air bersih.

Sayangnya, untuk mengatasi hal itu, mereka malah mengambil air dari wilayah Banyumas tanpa mau melakukan revitalisasi air di wilayah tersebut.

Padahal, di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, persoalan air bersih juga masih terjadi.

Dia berharap, saat krisis air bersih melanda wilayah di sisi utara Gunung Slamet, solusinya bukan mengambil air dari sisi selatan gunung.

"Bagian selatan Gunung Slamet memang masih terawat alamnya tapi masa airnya dialirkan ke Pemalang?"

"Terkait dampak kerusakan, sampai saat ini, saya masih menggali informasi lebih jauh," jelasnya.

Pipanisasi proyek air bersih itu disinyalir dimulai dari Pelamang, Purbalingga, kemudian masuk ke daerah Sumbang, Banyumas, dan sampai di Kecamatan Kedungbanteng.

"Kalau misal sampai ada penebangan, akan berdampak pada hulu. Ini proyek ngebut atau kilat, semestinya harus ada banyak aspek yang dilalui, misal perizinan dan lainnya, termasuk bagaimana dengan analisis dampak lingkungannya," terangnya

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas memprotes penyaluran air bersih yang dilakukan PDAM Tirta Mulya Pemalang.

Pasalnya, proyek air bersih itu mengambil air dari mata air yang digunakan warga.

Baca juga: Pemuda Asal Sumbang Banyumas Ditangkap Polisi, Setubuhi Pacar yang Masih Remaja hingga Hamil 8 Bulan

Baca juga: Sempat Nyebur Sungai, Pembacok Petugas Sensus di Sibrama Banyumas Dibekuk. Langsung Jalani Tes Medis

Mereka khawatir, proyek tersebut membuat warga bakal mengalami krisis air bersih ke depannya.

Juga, proyek tersebut diduga memicu terjadinya longsor yang cukup luas.

"Jadi, saya sampaikan, belum ada surat izinnya, baik secara lisan maupun tulisan."

"Begitupun ke kecamatan dan perhutani, sama saja belum izin," ujar Kepala Desa Kalisalak, Mahmud.

Berdasarkan pengukuran melalui rekam digital, proyek pembangunan tersebut berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan air laut (mdpl).

Saat meninjau, Mahmud beserta warga mendapati kondisi material tanah yang longsor dengan areanya cukup luas. (*)

Baca juga: PSIS Semarang Pulangkan Pemain, Sampai Kapan?

Baca juga: 131 Anak Indonesia Alami Gangguan Ginjal Akut Misterius, Bergejala Demam hingga Tak Bisa Pipis

Baca juga: Ferdy Sambo Ubah Keterangan Soal Perintah Tembak, Pengacara Bharada E: Itu Upaya Lepas dari Dakwaan

Baca juga: Gunakan Merek Indovac, Biofarma Luncurkan Vaksin Covid-19. Tahun Ini Produksi 20 Juta Dosis