Proyeksi Pendapatan Daerah Purbalingga 2023 Disorot, Sejumlah Fraksi DPRD Singgung Infrastruktur

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2023.

Berbagai komentar mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: 15 Lukisan Jenderal Soedirman Bakal Dipamerkan Keliling di Purbalingga, Berikut Lokasi dan Jadwalnya

Baca juga: Gudeg Khas Jogja Terenak yang Ada di Purbalingga

Baca juga: Ada 284 Pelamar Panwascam di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga Paling Banyak Peminat

Ketua DPRD HR Bambang Irawan memimpin rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati H. Sudono, serta dua Wakil Ketua DPRD Hj. Tenny Juliawati, dan H. Adi Yuwono.

Bupati pada Rapat Paripurna, Rabu (28/9/2022) secara keseluruhan telah menyampaikan pendapatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1,98 Triliun atau lebih rendah Rp 36,34 milyar dibandingkan APBD Murni Tahun 2022.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 295, 25 Miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,67 Triliun serta lain-lain pendapatan yang sah Rp. 11,31 Miliar.

Tenny Juliawaty, Ketua Golkar yang juga wakil ketua DPRD dalam penyampaiannya menyoroti soal peran Wakil Bupati, Sudono yang hanya sebagai pengganti bupati saat acara ceremonial.

Padahal Sudono yang juga merupakan kader unggulan partai Golkar sangat diharapkan dalam percepatan infrastruktur di Purbalingga.

"Banyak proyek mangkrak, malfungsi, dan hanya fokus pada ceremonial saja," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com.

Ia juga menganggap Pemkab tidak punya komitmen pada janji kampanye.

Tidak punya kemampuan management yang baik, dan meminta agar bersikap proaktif dalam pembuatam RAPBN yang lebih kongkret.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Tongat mengatakan
ia mengapresiasi pemerintah daerah mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023.

Pihaknya meminta agar pemda melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD

Selain itu pembaharuan data potensi PAD sesuai dengan kondisi riil dan peningkatan kualitas SDM pengelola PAD.

Upaya tersebut agar dilakukan secara terprogram dan juga terarah memperhatikan upaya antisipasi guna menghindari adanya kebocoran dalam pelaksanaannya.

"Kami mohon penjelasan mengenai PAD tahun 2023 yang lebih tinggi Rp 10.37 Milyar dibandingkan APBD Murni tahun 2022,” tambahnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Beberkan Fakta Siswa SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga yang Belajar di Kios Pasar

Baca juga: Persibangga Purbalingga Ditahan Imbang Tim Tamu PSIW Wonosobo, Ini Komentar Pelatih!

Baca juga: Siswa SMK di Purbalingga Belajar di Kios Pasar, Ganjar: Nggak Papa Diviralkan, Tanggung Jawab Saya