Berita Pemalang

Pj Sekda Pemalang Ajukan Praperadilan Atas Status Tersangka setelah Terjaring OTT KPK

Pj Sekda Pemkab Pemalang Slamet Masduki mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan.

Editor: rika irawati
KOMPAS.COM/Baktiawan Candheki
Karangan bunga bertuliskan 'Terima Kasih KPK' terpasang di depan kantor bupati Pemalang, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Jumat (12/8/2022). Pj Sekda Pemalang Slamet Masduki ajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Satu di antara tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Slamet Masduki, mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka.

Slamet yang merupakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang itu meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

Slamet diamankan bersama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 32 orang lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (11/8/2022).

"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian bunyi klasifikasi perkara gugatan praperadilan yang termuat dalam Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, dikutip Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Pj Sekretaris Daerah Pemalang Ditangkap KPK, PNS Paling Senior Ditunjuk sebagai Plh Sekda

Baca juga: 13 Saksi Diperiksa KPK untuk Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Pemalang, Ada Sopir dan Dosen

Adapun gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL itu didaftarkan pada 24 Agustus 2022.

Dalam petitumnya, Slamet meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menerima permohonan gugatan tersebut untuk seluruhnya.

Hakim juga diminta menyatakan tindakan KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam penangkapan dan penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-30/Lid.02.00/22/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-31/Lid.02.00/22/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022,sebagai dasar pemeriksaan adalah tidak sah dan batal demi hukum," demikian bunyi petitum itu.

Slamet juga meminta hakim menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh lembaga antikorupsi itu, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas dirinya.

Dalam permohonan selanjutnya, hakim diminta memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadapnya, memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan," demikian petitum itu.

"Dan, apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," isi lanjutan petitum.

Baca juga: Polisi Tangkap Selebgram Pemalang, Pelaku Judi Online Internasional

Baca juga: Ini Penampakan Selebgram Pemalang Tersangka Kasus Judi Online Internasional, Berapa Bayarannya?

Sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Mukti Agung Wibowo sempat berpesan kepada Slamet Masduki.

Slamet yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang dilantik menjadi Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu (10/8/2022) sore.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved