Bupati Pemalang Terkena OTT KPK, Pengamat Politik Unsoed Purwokerto: Alasan Balik Modal Paling Kuat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Upaya mengembalikan modal politik diduga menjadi latar belakang kasus korupsi dan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Apalagi, jika yang bersangkutan ingin kembali maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Indaru Setyo Nurprojo, Minggu (14/8/2022).

"Alasan balik modal adalah paling kuat."

"Sementara, semangat mewujudkan visi-misi di awal menjabat, meningkatkan pendapat asli daerah (PAD), seakan auto pilot."

"Bupati yang terkena OTT, minim prestasi. Dan di Jateng, kaitannya dengan balikin modal persiapan pilkada," kata Indaru.

Baca juga: OTT Pemalang: Dari 34 Orang yang Dibawa KPK, 6 Orang Tersangka, Siapa Saja?

Baca juga: Bupati Pemalang Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Kasus jual beli jabatan di Pemalang terungkap saat masa pemerintahan Mukti baru berjalan 1,5 tahun.

Terkait hal ini, Indaru menduga, keinginan cepat balik modal pilkada juga dipicu pendeknya masa pemerintahan Mukti.

Kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada 2021 hanya memiliki masa jabatan 4 tahun atau sampai 2024.

Ini ditetapkan untuk mengejar Pemilu 2024 yang digelar serentak.

"Apabila ingin mencalonkan kembali, tentu ada prepare semuanya, mulai dari penataan birokrasi, penganggaran. Contoh lain, APBD mulai diarahkan untuk kegiatan sosial dan operasional secara finansial lain," terangnya.

Indaru mengungkapkan, beberapa kegiatan pemerintahan yang menimbulkan celah korupsi, di antaranya, kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), proyek-proyek mercusuar multiyears, proyek APBN dan APBD, serta kompensasi pada perizinan.

Meski begitu, Indaru mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai kurang dalam melakukan pencegahan korupsi.

Dia menilai, beberapa waktu ini, KPK kurang masih melakukan upaya pencegahan korupsi.

Hal ini seolah membuat kepala daerah terlena hingga memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan korupsi.

"KPK pasti sudah mengendus. Apakah ini jadi ditangkap atau tidak, itu sifatnya politis. Apakah dengan ditangkap ada imbas nasionalnya," imbuhnya.

Baca juga: Total Ada 34 Orang Diamankan KPK dalam OTT Pemalang, Kabid Hingga Sekda Masih Diperiksa

Baca juga: Warga Kecewa Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK: Janji Perbaikan Jalan Belum Dipenuhi

Ia berharap, sesuai keinginan Presiden Jokowi, peran KPK lebih luas lagi.

Keinginan Jokowi agar ada upaya nyata preventif, dilakukan untuk mencegah dan melakukan pembinaan di awal.

Dalam artian, apabila sudah terlalu menganggu konstelasi nasional, misal nominal korupsi yang besar maka dapat diungkap di publik melalui OTT.

"Artinya, itu juga bisa jadi bukti KPK masih bekerja," katanya.

Menjelang Pemilu 2024, Indaru memprediksi, ada OTT lain yang terjadi.

"Potensi akan sangat mungkin menghadirkan OTT lagi tapi dalam konstelasi ini, KPK akan lihat mana yang akan diambil, dibiarkan, dan jadi lebih dilihat tingkatannya, dilihat nominalnya."

"Tidak ada kepala daerah yang bersih, cuma caranya apakah bisa terendus atau tidak," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Mukti diamankan bersama 33 orang lainnya dalam kasus jual beli jabatan.

Hingga Sabtu (13/8/2022), KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. (*)

Baca juga: Jemaah Haji Purbalingga Tiba di Tanah Air, Dijemput Langsung Bupati dan Wakil Bupati

Baca juga: Angin Kencang Melanda Kalongan Expo Semarang saat Kuda Lumping Mau Pentas, 8 Tenda Peserta Ambruk

Baca juga: Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojol. Hari Ini Masih Pakai Tarif Lama

Baca juga: Keselamatan Bharada E Kini Dijamin LPSK, Orangtua Dievakuasi ke Tempat Aman