Dindik Banyumas Minta Ada SMA Negeri Baru, Irawati: Tidak Harus 1 Kecamatan 1 Tapi Ada Pemerataan

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas berharap ada pemerataan pembangunan SMA/SMK negeri di wilayah mereka.

Hal ini diperlukan untuk meminimalkan diskriminasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Diberitakan sebelumnya, dalam sebuah unggahan di media sosial Facebook, diungkap dari 245 lulusan SMP Negeri 1 Cilongok, Banyumas, hanya 1 orang yang diterima di sekolah negeri.

Hal ini diduga terjadi karena penerapan PPDB sistem zonasi yang memperhitungkan jarak sekolah dengan rumah siswa.

Sementara, di Kecamatan Cilongok tak ada SMA/SMK negeri yang bisa dituju lulusan SMP di wilayah tersebut.

Mereka harus mendaftar ke SMA/SMK dan bersaing dengan lulusan kecamatan tetangga, semisal Ajibarang.

Baca juga: Diduga Tak Ada SMA Negeri, Mayoritas Lulusan SMP di Cilongok Banyumas Terpaksa ke Sekolah Swasta

Baca juga: Jauh dari SMA Negeri, Siswa Cilongok Banyumas Disarankan Daftar Lewat Jalur Prestasi atau Afirmasi

Sebelum penerapan zonasi, lulusan SMP di Cilongok masih berpeluang diterima di SMA negeri di Ajibarang.

Saat ini, peluang mereka bersekolah di sekolah negeri semakin kecil.

Mayoritas lulusan SMP di daerah itu kini melanjutkan pendidikan ke SMK swasta yang ada.

Terkait hal ini, Kepala Dindik Banyumas Irawati berharap ada pembangunan di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Selain di Cilongok, Irawati mengatakan, kecamatan lain yang tak memiliki SMA negeri di antaranya Kecamatan Sumbang, Kembaran, Gumelar, dan Lumbir.

"Kasus seperti itu bukan hanya terjadi di Cilongok, ada banyak, seperti di Kecamatan Sumbang, Kembaran, Gumelar, Lumbir juga tidak ada SMA Negeri."

"Contoh, kalau di Kembaran biasanya masuknya zona Baturraden atau Sokaraja, sementara Lumbir bisa saja siswa mendaftar di SMA Wangon."

"Begitu juga siswa yang di Gumelar maka daftar SMA nya bisa di Ajibarang," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (6/7/2022).

Irawati mengatakan, pembangunan SMA negeri baru tak harus ada di setiap kecamatan.

Namun, paling tidak, ada pemerataan sekolah dengan mempertimbangkan jumlah lulusan SMP seimbang dengan kuota SMA atau SMK negeri yang dibutuhkan.

"Kalau imbang, jarak berapapun pasti ada kesempatan masuk sekolah itu."

"Mereka yang tidak masuk zonasi, pada akhirnya memilih ke PKBM atau kesetaraan (kejar paket), atau ke sekolah swasta di sekitarnya," kata dia.

Baca juga: Kunjungi UMP Banyumas, Menteri BUMN Erick Thohir Dorong Mahasiswa Farmasi Kembangkan Industri Herbal

Baca juga: ISTIMEWA! Dihadapan Keluarga dan Warga Lain, 12 Warga Binaan Rutan Banyumas Rampungkan Khotmil Quran

Sementara, Kasi SMA Cabang Dinas 10 Provinsi Jateng Dwi Sucipto mengatakan, mempersilakan Dindik Banyumas mengusulkan pembangunan SMA negeri baru di wilayahnya.

Akan tetapi, Dindik Banyumas juga harus menyediakan lahan yang nantinya dihibahkan ke provinsi karena pembangunan serta pengelolaan sekolah menengah atas kini ada di tangan provinsi.

"Yang jelas, harus dilihat dari segi kebutuhan dan dukungan masyarakatnya serta lahan yang siap dihibahkan ke provinsi."

"Karena, provinsi yang akan membangun," terangnya. (*)

Baca juga: Diduga Ada Peretasan, Nama 9 Calon Siswa Baru SMA Negeri 1 Batang Tiba-tiba Hilang dari Jurnal PPDB

Baca juga: Cerita Warno Warga Kabupaten Tegal Harus Ditandu 3,5 Kilometer Demi Berobat ke Rumah Sakit

Baca juga: Truk Tabrak Pohon di Prembun Kebumen, Penumpang Terjepit: Seorang Balita Tewas, 2 Dewasa Terluka

Baca juga: 18 Ribu Tiket PSIS Semarang Vs Arema FC Mulai Dijual Hari Ini, Buruan Beli Sebelum Diborong Calo!