Hari Bhayangkara
Di depan Presiden saat Hari Bhayangkara, Kapolri: Siap Kawal Kawasan Ekonomi Khusus dan Prioritas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan, Polri siap mengawal dan mengamankan 18 kawasan ekonomi Khusus dan 5 kawasan wisata prioritas.
Penulis: budi susanto | Editor: mamdukh adi priyanto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan, Polri siap mengawal dan mengamankan 18 Kawasan Ekonomi Khusus dan 5 kawasan wisata prioritas.
Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan pemparan di depan presiden dan peserta upacara Hari Bhayangkara di Akpol Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).
"Kami siap membantu untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Untuk itu kami juga telah membentuk sejumlah Satgas yaitu Satgas Pengawasan Investasi dan Satgas Pangan," kata Kapolri.

Baca juga: Presiden Jokowi Beberkan Survei Kinerja Polri saat Upacara Hari Bhayangkara: Harus Jadi Perhatian!
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tugas kepada jajaran polri di luar tugas pokok untuk menjaga kondusifitas.
Sejumlah tugas tersebut dipaparkan Presiden Jokowi saat menghadiri perayaan Hari Bhayangkara ke-76 di Lapangan Bhayangkara Akpol Semarang.
Di mana Presiden menginstruksikan agar Polri ikut membantu pemulihan ekonomi nasional, hingga mengawal pembangunan ibu kota negara baru.
Kapolri menuturkan, tema yang diambil dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-76 juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional.
"Kami mengambil tema Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktur Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh," ucapnya.
Baca juga: Hadapi Kejahatan Berbasis Teknologi, Presiden Jokowi Minta Polri Selangkah Lebih Maju
Turut disampaikan Jenderal Listyo Sigit, antisipasi polarisasi dalam pesta demokrasi yang akan digelar beberapa waktu ke depan juga menjadi fokus kinerja Polri.
"Pemilu 2019 lalu masih menyisakan permasalahan yaitu adanya polarisasi yang memecah belah masyarakat, hal itu masih dapat dirasakan sampai sekarang," terangnya.
Ia kembali memberikan penegasan, polarisasi tidak boleh terulang kembali pada Pemilu 2024 mendatang.
"Polarisasi sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia.
Untuk itu permasalahan tersebut tidak boleh terjadi lagi," tambahnya.(*)
Baca juga: Megawati Soekarnoputri Hadir Paling Awal dalam Perayaan Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang