Berita Purbalingga

Angka Kemiskinan Purbalingga Capai 16,24 Persen, Ini Instruksi Bupati Tiwi Kepada TKPK

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkap peningkatan angka kemiskinan di Kota Perwira.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diikuti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Purbalingga bertempat di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/6/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkap peningkatan angka kemiskinan di Kota Perwira.

Menurutnya, Pemkab Purbalingga bakal melakukan validasi data masyarakat miskin agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Tiwi, sapaan bupati, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/6/2022).

Tiwi mengatakan, tahun ini, angka kemiskinan Purbalingga sebesar 16,24 persen atau naik dari 15,03 persen pada 2019.

"Harapannya, supaya angka kemiskinan di Purbalingga di tahun 2022 bisa menurun," ujar Tiwi dalam rilis.

Baca juga: Sering Terima Laporan Kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai Jelek di Purbalingga, Bupati Lakukan Ini!

Baca juga: Dapat Kucuran Dana Alokasi Khusus, 23 Desa di Purbalingga Segera Punya Sumber Air Minum dan Sanitasi

Baca juga: 16 Penggambar Pamerkan 32 Karya di Purbalingga, Wendro: Kami Ingin Kesenian Jadi Klangenan Warga

Baca juga: Diterjang Banjir Bandang, Dua Pemancing di Sungai Kacangan Purbalingga Hilang Terbawa Arus

Dalam rapat tersebut dijelaskan, Pemkab Purbalingga akan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data masyarakat miskin.

Sebanyak 144 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) akan didata ulang Dinsosdaldukkbp3a dibantu pemerintah desa, paguyuban ketua RT (PKRT), dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

"Kalau kita bicara kemiskinan ini, kita bicara basis data. Apabila data yang digunakan tidak valid maka bantuan yang diberikan tidak akan tepat sasaran."

"Itu artinya, dampaknya tidak akan secara signifikan mengurangi angka kemiskinan," ungkap Tiwi.

Selain melakukan verivali data, Tiwi juga menginstruksikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mendata warga miskin yang selama ini belum mendapat bantuan.

Tiwi mengatakan, Pemkab Purbalingga sudah menganggarkan Rp 18 miliar pada APBD tahun 2022 untuk jaminan kesehatan masyarakat.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran BPJS (PBI BPJS) yang akan mengcover 37 ribu masyarakat miskin.

Baca juga: Bakal Dibongkar, Begini Sejarah Jembatan Juwana Pati, Pernah Jadi Nama Jembatan KA Juwana-Lasem

Baca juga: Pembongkaran Jembatan Juwana Pati, Jalan Silugonggo Bakal Ditutup!

Baca juga: Gara-gara Pisang, Pengacara Semarang Perjuangkan Hak Seksual Warga Binaan Lapas Perempuan

Baca juga: Subsidi Dicabut, Harga Minyak Goreng Curah di Kota Semarang Tembus Rp 19.000 Per Kilogram

Sedangkan peserta PBI BPJS yang bersumber dari APBN, tercatat sebanyak 576 ribu peserta.

Dari total 37 ribu target penerima manfaat PBI BPJS yang dibiayai APBD, saat ini, baru 23 ribu penerima manfaat yang terdaftar.

Hal ini dikarenakan, usulan penerima manfaat PBI BPJS terkendala nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid sehingga ditolak sistem BPJS.

"Saya minta, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dindukcapil saling berkoordinasi saat mengusulkan penerima bantuan supaya dipastikan, NIK dan data-data calon penerima manfaat valid, agar nantinya tidak ada lagi usulan yang ditolak," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved