Berita Purbalingga

Sering Terima Laporan Kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai Jelek di Purbalingga, Bupati Lakukan Ini!

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi akan melibatkan para Ketua Rukun Tetangga (RT) turut mengawasi kualitas komoditas dalam BPNT.

ist/dok pemkab purbalingga
Bupati Tiwi dalam acara Silaturahmi dan Halal Bi Halal bersama Aparatur Pemerintah di Kecamatan Karangjambu dan Karangreja, Selasa (31/5/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi akan melibatkan para Ketua Rukun Tetangga (RT) turut mengawasi kualitas komoditas dalam Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Hal ini diungkapkan bupati dalam acara Silaturahmi dan Halal Bi Halal bersama Aparatur Pemerintah di Kecamatan Karangjambu dan Karangreja, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Dapat Kucuran Dana Alokasi Khusus, 23 Desa di Purbalingga Segera Punya Sumber Air Minum dan Sanitasi

Bupati mengungkapkan, beberapa waktu lalu kerap menerima keluhan mengenai kualitas komoditas BPNT yang tidak bagus.

"Oleh karenanya, besok pak Ketua RT saya wajibkan setiap ada penyaluran bantuan, termasuk penyaluran BPNT, panjenengan (anda) harus ikut mengawal.

Kalau ada komoditas-komoditas yang tidak bagus, spek-nya tidak sesuai, langsung laporkan ke Dinas Sosial, atau langsung minta kepada e-Waroeng untuk mengganti dengan komoditas yang baik," ungkap Bupati Tiwi melalui keterangan tertulis yang diteriima Tribunbanyumas.com, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: 16 Penggambar Pamerkan 32 Karya di Purbalingga, Wendro: Kami Ingin Kesenian Jadi Klangenan Warga

Disamping dalam hal pengawasan, bupati juga akan melibatkan Ketua RT dalam hal pendataan kesejahteraan sosial.

Sebab jumlah Ketua RT di Purbalingga saat ini cukup banyak, yakni 5200 orang.

"Ketua RT juga lebih paham mengenai keadaan warganya, mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak, karena lingkupnya kecil," katanya.

Baca juga: Diterjang Banjir Bandang, Dua Pemancing di Sungai Kacangan Purbalingga Hilang Terbawa Arus

Tiwi menyebut, pelibatan Ketua RT ini penting dilakukan mengingat kerap ada aduan, bahwa bantuan-bantuan sosial yang diberikan dinilai tidak tepat sasaran.

Bupati pun meminta, apabila mendapati warga yang layak mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan apa-apa, maka Ketua RT bisa langsung lapor ke Dinas Sosial.

"Jadi panjenengan adalah kepanjangan tangan pemerintah yang nantinya selain ditugaskan dalam hal pendataan, juga ikut dalam pengawasan, pendistribusian bantuan di lapangan," katanya kepada para Ketua RT.

Baca juga: Pilkades November, Bupati Purbalingga Minta Kapolsek dan Danramil Bukateja Bantu Pengamanan

Bupati meyakinkan kepada para Ketua RT, bahwa tugas-tugas tersebut akan diganjar dengan honor dari Pemkab Purbalingga.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ditambah terkait honor. 

"Jadi para ketua RT ini harus semangat.

Selain bantu kepala desa dengan program-programnya, juga bantu Bu Tiwi dengan pengawasan-pengawasan bantuan di lapangan," kata bupati. (*)

Baca juga: Dukung Kemandirian, RSI At-Tin Husada Bantu 50 Difabel Purbalingga Lewat Kursi Roda dan Alat Dengar

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved