Berita Bisnis

Pertalite Kini Disubsidi, Pertamina Tak Lagi Izinkan Pembelian Menggunakan Jeriken

Setelah ditetapkan sebagai bahan bakar minyak (BBM) penugasan yang disubsidi pemerintah, pembelian Pertalite kini diatur.

Editor: rika irawati
tribunbanyumas/pingky
Antrean kendaraan di pompa BBM jenis Pertalite di Stasiun pengisian BBM atau SPBU Karangpucung Cilacap. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Setelah ditetapkan sebagai bahan bakar minyak (BBM) penugasan yang disubsidi pemerintah, pembelian Pertalite kini diatur.

PT Pertamina (Persero) melarang pembelian Pertalite menggunakan jeriken.

Kebijakan ini akan diberlakukan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Larangan ini diketahui dari surat edaran Pertamina kepada pengusaha SPBU atau lembaga penyalur BBM di wilayah regional (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus).

Surat tertanggal 5 April 2022 yang berasal dari Region Manager Retail Sales Jatimbalinus Fedy Alberto itu berisikan larangan SPBU melayani pembelian Pertalite dengan jeriken. Sebab, Pertalite, kini, sudah menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga SH C&T Pertamina Irto Ginting membenarkan informasi larangan tersebut.

Baca juga: Pertalite Resmi Gantikan Premium, Pertamina Janji Harga Pertamax di Bawah Kompetitor

Baca juga: Tampik Pertalite Langka, Pertamina Pastikan Stok di Jateng & DIY Aman

Baca juga: PT Pertamina Catat Ada Lonjakan Penyaluran Pertalite hingga 15 Persen Pascakenaikan Harga Pertamax

Dia mengatakan, kebijakan larangan pembelian Pertalite menggunakan jeriken akan diberlakukan di seluruh SPBU di Indonesia, tak hanya regional Jatimbalinus.

"Intinya, memang akan kami infokan, semua SPBU (dilarang melayani pembelian Pertalite dengan jeriken), mengingat ini adalah BBM bersubsidi," ujar dia dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Menurut Irto, larangan tersebut, saat ini, sedang dalam proses sosialisasi ke para pemilik SPBU Pertamina.

Sehingga, ke depannya, kebijakan ini akan berlaku di seluruh SPBU di Indonesia.

"Kami sedang dalam proses menginformasikan ke semua SPBU," kata Irto.

Secara rinci, surat yang ditujukan bagi pemilik SPBU di wilayah regional Jatimbalinus itu menyatakan, kebijakan larangan mengacu pada tiga aturan.

Pertama, Undang-Undang UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kedua Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dan, ketiga, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minayk Khusus Penugasan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved