Pemekaran Provinsi Banyumas Raya, Apa Kata Para Akademisi?

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Anggota DPD RI, Abdul Kholik menyatakan tujuan pemekaran daerah untuk   mengembangkan lebih lanjut potensi daerah, pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) 'Pemekaran Provinsi Banyumas Raya dalam Perspektif Akademis' di ruang rapat rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Selasa (29/3/2022).

"Terkait pemekaran ini masih dalam kebijakan moratorium.

Namun, akan disusun kembali desain besar penataan daerah (Desartada) yang isinya berapa jumlah provinsi, kabupaten, kota, ini sesuai amanat Undang Undang.

Karena itu, Jateng harus mengambil momen ini agar tidak ketinggalan," kata Abdul Kholik.

Baca juga: Pemekaran Banyumas Apa Kabar? Kajian Sudah Terpenuhi, Tapi

Oleh karenanya, Abdul Kholik terus menampung aspirasi dari konstituen atau warga Jateng terkait aspirasi masyarakat tentang wacana pemekaran.

Dalam forum kali ini, Abdul Kholik menampung aspirasi dari para akademisi.

Dalam pemaparannya, ada 3 provinsi besar yang kalau dijumlahkan populasinya menjadi separuh Indonesia, ada lebih dari 49 juta di Jawa Timur, 36,3 juta di Jawa Tengah, dan hampir 48 juta itu di Jawa Barat.

Populasi Jateng, kata dia, sudah seperti populasi satu negara.

Provinsi dengan populasi besar ini dalam Desartada akan dikaji kembali, apakah besaran populasi di provinsi ini ada kaitannya dengan problem efektifitas pembangunan atauu  tidak.

Baca juga: Tak Mau Tanggapi Wacana Provinsi Banyumasan, DPRD Banyumas Fokus Kawal Pemekaran Kabupaten

Karena selama ini, Jateng memiliki kantong-kantong kemiskinan.

Bahkan, saat ini, pemerintah pusat memberikan label kepada sejumlah daerah dengan kemiskinan ekstrem.

Daerah dengan titel kemiskinan ekstrem paling banyak ada di Jateng bagian selatan, Banyumas Raya, Kedu dan sekitarnya.

Terkait pengembangan dan pembangunan wilayah, ia juga memiliki gagasan bahwa Jateng butuh pendekatan baru berbasis kewilayahan.

Paling tidak ada tiga poros ekonomi di Jateng.

Baca juga: Pemekaran Kabupaten Banyumas, Hasil Kajian Unsoed: Idealnya Menjadi Tiga Daerah Otonom

Dalam memaparkan materi, Abdul Kholik membagi 3 zona di Jateng, yakni Jateng utara dengan porosnya di Semarang, Jateng bagian timur porosnya di Solo dan Jateng bagian selatan porosnya di Purwokerto.

"Temuan awal di konstitusi, Jateng butuh pendekatan baru paling tidak basisnya 3 poros," ucapnya.

Poros Jateng bagian selatan ini selaras dengan wacana pemekaran Provinsi Banyumas Raya atau Jateng Selatan.

Abdul Kholik menambahkan, terkait dengan prospek pemekaran Provinsi Banyumas (Jawa Selatan) akan lebih menarik bila cakupan wilayahnya meliputi Banyumas dan Kedu.

Wilayah tersebut, kata dia, akan lebih kuat potensi di agroindustri, pariwisata, dan maritim.

Dengan penguatan tersebut, paling tidak disparitas antara Jateng sisi selatan dan utara tidak terlalu jauh.

Baca juga: Tak Kuat Menanjak di Flyover Kretek Brebes, Dump Truck Mundur hingga Tabrak Dua Mobil

Dalam diskusi kali ini, ada tiga narasumber utama, yakni Rektor UMP, Jebul Suroso; Anggota DPD RI, Abdul Kholik; dan Direktur Banyumas Institute UMP, Prof Sugeng.

Hadir dalam diskusi para akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, UMP, Universitas Wijaya Kusuma (Unwiku).

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Banyumas yang juga akademisi UMP, Ahmad Darmawan menjelaskan fungsi pemerintah yang paling mendasar adalah pelayanan.

Pemerintah memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan.

Dengan adanya pemekaran wilayah akan disambut gembira masyarakat karena dapat mendekatkan masyarakat kepada pelayanan provinsi yang akan mengefisienkan waktu maupun biaya.

Baca juga: Beri Masukan di Musrenbang, PPDI Purbalingga Minta Pemkab Perbanyak Pelatihan Produktif bagi Difabel

Sedangkan menurut perspektif ekonomi, pemekaran akan meningkatkan pertumbuhan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi baru akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

"Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan yakni pengeluaran, dan adanya peluang kerja yang meningkat," imbuhnya.

Guru besar Unsoed, Prof Hibnu Nugroho menegaskan bahwa adanya pemekaran daerah Banyumas Raya atau Jateng bagian selatan, akan berdampak positif pada bidang pendidikan, terutama universitas.

"Unsoed, Unwiku, UMP itu kan adanya di daerah tingkat dua.

Berbeda dengan yang ada di kota, akses ke pemerintah provinsi gampang, mengundang menteri mudah.

Kita yang di daerah sulit mengundang menteri ke kampus," ucapnya.

Selain itu, jarak dari Banyumas ke ibukota provinsi yakni Kota Semarang cukup jauh, padahal banyak keperluan yang harus diurus.

"Saya ini kan bidangnya hukum pidana, kalau ada sidang harus ke Semarang, berangkat dari Purwokerto jam 5 pagi, sampai sana ternyata sidangnya diundur siang, kan sudah capek," tegasnya.

Baca juga: Kontraktor di Banyumas Ditangkap, Bobol Bank Jateng Purwokerto Rp 1,9 Miliar Pakai Dokumen Palsu

Sementara, Taufik Purboyo akademisi Unwiku Purwokerto mendukung adanya pemekaran Provinsi Banyumas Raya atau Jateng selatan dengan mempertimbangkan 3 hal.

Yakni meliputi keinginan atau kebutuhan, visi yang jelas untuk kemakmuran rakyat, dan infrastruktur yang memadai.

"Ini jangan hanya pemekaran kabupaten saja, tapi jadikan provinsi sekalian.

Saya punya cita-cita Banyumas menjadi Provinsi Banyumas Raya," tegasnya.(*)