Bupati Purbalingga Klaim Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal, PR Sekarang Tangani 2 Desa Tertinggal

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengklaim tak ada lagi desa berkategori sangat tertinggal di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Tiwi, sapaan bupati, saat menyampaikan sambutan dan paparan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di Gedung Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (29/3/2022).

Musrenbang Kabupaten Purbalingga yang digelar tersebut merupakan dasar menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Menurut Tiwi, sejak 2021, tak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Purbalingga.

Menurutnya, hal itu tercapai sebagai dampak dari stimulasi pemulihan dan upaya membangkitkan ekonomi di tingkat desa sehingga semakin banyak desa yang mulai bangkit secara ekonomi.

"Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal. Semoga, kualitas di desa akan semakin baik," katanya, dikutip dari rilis yang diterima, Selasa.

Baca juga: Spiritus Tumpah Kena Celana, Bocah di Purbalingga Alami Luka Bakar saat Main Petasan Jemblungan

Baca juga: Pemkab Purbalingga Klaim Kesejahteraan Warga Naik, Pengeluaran Per Kapita Capai Rp 10 Juta/Tahun

Baca juga: Ingin Berwisata Alam sambil Belajar? Datang Saja The Samingah Wised Purbalingga, Ada 9 Pos Menarik

Baca juga: Limbasari Purbalingga Punya Tempat Wisata Baru. Diber Nama Madep Gunung, Berkonsep Rest Area

Namun demikian, masih ditemui desa dengan kategori tertinggal yang berjumlah dua, yakni Desa Banjarsari di Kecamatan Bobotsari, dan Desa Sirau di Kecamatan Karangmoncol.

Oleh karena hal tersebut, bupati meminta kepada seluruh pihak, bersama menangani permasalahan tersebut.

"Ada dua desa, yaitu Banjarsari dan Sirau yang harus mendapat perhatian. Selain itu ada 62 desa yang juga membutuhkan intervensi dengan kategori miskin dan miskin ekstrem," katanya.

Program yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga, di antaranya, menginstruksikan kepada OPD dan pimpinan BUMD untuk memiliki desa binaan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, pemkab juga akan terus menggandeng lembaga filantropi, di antaranya Baznas, Lazismu, dan Lazisnu.

"Kami juga akan membentuk tim pengelolaan CSR perusahaan yang ada di Purbalingga, yang selama ini belum dioptimalkan," terangnya.

Pemkab juga akan membantu memetakan potensi di masing-masing desa di Kabupaten Purbalingga agar potensi yang dimiliki itu bisa dikembangkan demi kesejahteraan warga.

"Banyak desa yang belum bisa memetakan potensi secara tepat sehingga perlu mendapat pendampingan dari Pemkab. Desa tematik juga akan kami dorong," jelasnya.

Bupati menjelaskan, RKPD 2023 difokuskan dan dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan.

Ada beberapa program yang akan dilakukan, di antaranya mengoptimalkan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja (BLK) yang dimiliki sehingga angka pengangguran terbuka di Purbalingga bisa dikurangi.

Baca juga: 5 Pemain PSIS Semarang Absen di Laga Pamungkas Melawan Persela, Kadek: 2 Positif Covid, 3 Cedera

Baca juga: Seorang Satpam Ditemukan Tewas di Halaman Jonas Photo Semarang, Ditemukan Luka Tusuk di Kepala

Baca juga: Kontraktor di Banyumas Ditangkap, Bobol Bank Jateng Purwokerto Rp 1,9 Miliar Pakai Dokumen Palsu

Baca juga: Harga Gula Pasir di Kota Tegal Merangkak Naik, Capai Rp 15 ribu Per Kilogram

Khusus pelaku UMKM, Pemkab Purbalingga menyiapkan program, semisal pelatihan pemasaran secara digital, permodalan, dan dana stimulan.

"Pelaku UMKM akan kami dorong lebih maju dengan pendekatan digitalisasi produk," ungkapnya.

Pemkab Purbalingga juga akan fokus pada revitalisasi dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, bupati juga memerintahkan kepada desa menginvetarisasi jalan Kabupaten yang rusak di wilayah masing-masing.

Menurut Tiwi, jalan kabupaten yang rusak itu akan diperbaiki pada 2023.

"Kami juga meminta agar dilakukan inventarisasi jalan rusak kabupaten yang kami prioritaskan diperbaiki sebagai sarana penunjang kegiatan masyarakat Purbalingga," imbuhnya.

Fokus infrastruktur juga menjadi pokok pikiran DPRD untuk mendapat tindak lanjut dari pemkab.

Ketua DPRD Bambang Irawan menjelaskan, RKPD 2023 diharapkan memperhatikan sarana atau infrastruktur, semisal gedung, jembatan, dan jalan, sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Bambang juga meminta, pembangunan di Purbalingga berpijak pada asas berkelanjutan pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada kegiatan yang mandeg.

"Asas berkelanjutan juga harus diperhatikan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga," katanya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga juga menjadi catatan DPRD yang harus ditingkatkan.

Angka harapan hidup, lama sekolah, serta pendapatan perkapita masyarakat Purbalingga harus ditingkatkan dengan berbagai program dan kegiatan.

Musrenbang Kabupaten Purbalingga ini juga didampingi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah.

Mendengar program yang akan dikerjakan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Agung Tejo Prabowo optimistis, angka pertumbuhan ekonomi Purbalingga akan menunjukan tren positif.

Menurut data, di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Purbalingga di angka 5,65 persen, berada di atas Jawa Tengah dan nasional.

"Di tahun 2021 pun angkanya cenderung bagus sehingga kami optimistis, angka pertumbuhan ekonomi Purbalingga akan terus menunjukan tren yang bagus," jelasnya. (Tribunbanyumas/jti)