Breaking News:

Berita Purbalingga

900 Aset Tanah Pemkab Purbalingga Belum Bersertifikat, Bupati Tiwi: Tahun Ini Harus Clear

Pensertifikatan tanah milik pemerintah merupakan satu dari manajemen aset yang menjadi bagian dari 8 area intervensi KPK dalam pencegahan korupsi.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari BPN Purbalingga di Oproom Graha Adiguna Kabupaten Purbalingga, Senin (10/1/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mendukung sepenuhnya pensertifikatan tanah milik pemerintah

Pada 2021, Pemkab Purbalingga baru bisa menyelesaikan atau mensertifikatkan 159 bidang tanah. 

Sebanyak 900 bidang belum bersertifikat.

Baca juga: Dua Pemdes di Purbalingga Dapat Hadiah Motor, Tercepat Setorkan PBB dari Warga

Baca juga: Rumah Warga Bukateja Purbalingga Ludes Terbakar, Api Diduga dari Kompor setelah Goreng Ketela

Baca juga: Warga Kaligondang Purbalingga Tewas Jatuh dari Pohon Randu Setinggi 6 Meter, Diduga Dipicu Kesetrum

Baca juga: Bupati Purbalingga Ingin Vaksinasi Covid untuk Anak Dipercepat, Begini Usul Kapolres

Padahal pensertifikatan tanah milik pemerintah merupakan satu dari manajemen aset yang menjadi bagian dari 8 area intervensi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ada 8 area intervensi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi. 

Seluruh area intervensi itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Hal itu disampaikan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari BPN Kabupaten Purbalingga di Oproom Graha Adiguna, Senin (10/01/2022).

Dia minta pensertifikatan dapat selesai pada tahun ini (2022). 

Pasalnya, pensertifikatan tanah milik Pemkab Purbalingga merupakan satu bagian program yang digaungkan KPK RI, melalui programnya Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Bahkan KPK menginstruksikan manajemen aset daerah berupa pensertifikatan tanah harus dapat selesai di 2022 ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved