Berita Semarang
2.723 Pegawai Pemkot Semarang Bakal Diputus Kontrak Per Maret 2022, Ini Alasannya
Sebanyak 2.723 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bakal diputus kontrak pada Maret 2022.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: rika irawati
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sebanyak 2.723 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bakal diputus kontrak pada Maret 2022.
Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan surat evaluasi penggunaan pegawai kontrak.
Dalam surat tersebut, kepala perangkat daerah wajib melaksanakan rasionalisasi atau pengurangan pegawai kontrak, kecuali kecamatan dan kelurahan.
Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan, evaluasi penggunaan pegawai kontrak ini didasarkan pada analisa beban kerja.
Adanya perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun lalu, dapat menutup kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
"Kelebihan SDM ini kami keluarkan sebagian tapi belum semua. Langkah ini kami lakukan jangan sampai beban kerja lebih kecil dari pada jumlah pegawai di Kota Semarang."
"Itu kan sama saja dengan pemborosan. Sehingga, kami mengeluarkan kebijakan ada pengurangan non-ASN," jelas Iswar, Kamis (6/1/2022).
Baca juga: Pasar Johar Semarang Diresmikan Presiden, Pedagang: Mulai dari Nol Cari Pelanggan, Semoga Berkah
Baca juga: Aksi Pencuri Gasak 47 Tabung Elpiji di Kota Semarang Terekam CCTV, Diangkut Pakai Motor Belasan Kali
Baca juga: Prediksi Line Up PSIS Semarang Hadapi Persija Jakarta Nanti Malam: 4 Pemain Asing Potensi Dimainkan
Baca juga: Awalnya Pesta Miras, Bapak-bapak di Kota Semarang Saling Ejek dan Berujung Penganiayaan
Iswar memaparkan, selama ini, non-ASN melekat pada kegiatan. Ternyata, kegiatan Pemerintah Kota Semarang di era pandemi tidak begitu banyak seperti kondisi normal.
Kebutuhan SDM pun tidak sebanyak biasanya. Penggunaan teknologi dalam pekerjaan juga menjadi bagian dari analisa beban kerja.
"Hampir semuanya, Semarang sudah menjadi smart city, menggunakan teknologi. Saya kira, beban kerja jadi berkurang. Itu salah satu variabel kami. Ditambah, adanya CPNS," terangnya.
Iswar menyebutkan, ada 2.723 pegawai non-ASN yang tidak dilanjutkan kontrak kerjasama dengan pemkot.
Jumlah terbanyak ada pada Dinas Pendidikan (Disdik).
Pasalnya, Disdik mendapat alokasi PPPK sebanyak 2.291 formasi.
Saat ini, tahapan rekrutmen PPPK memang masih dalam masah sanggah namun hampir sebagian besar non-ASN guru sudah diterima PPPK.
"Jadi, ini beralih saja dari non-ASN ke PPPK. Itu jumlah terbesar. Kalau di OPD lain, kecil-kecil, ada yang 10, 15, 12 pegawai non-ASN (yang diberhentikan)," papar Iswar.
