Breaking News:

Berita Korupsi

Brigjen TNI YAK Jadi Tersangka, Terbukti Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD

Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai saat ini.

Editor: deni setiawan
DOKUMENTASI KEJAKSAAN AGUNG
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers pemulangan buron Kejaksaan, Hendra Subrata, pada Sabtu (26/6/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode 2013-2020.

Kedua tersangka tersebut yakni Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI berinisial YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 dan NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH).

Baca juga: Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal? Kejaksaan: Masih Terus Berjalan

Baca juga: Taj Yasin Kepada ASN Pemprov Jateng: Eling lan Ngelingke Bahaya Korupsi, Tak Cuma Covid-19

Baca juga: Berikut Hasil Pemeriksaan KPK Terhadap Ajudan Budhi Sarwono, Kaitan Kasus Korupsi di Banjarnegara

Baca juga: Lengkapi Berkas Perkara Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Banjarnegara, KPK Kembali Sita Dokumen

"Terhadap kedua tersangka, untuk Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai saat ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (11/12/2021).

Adapun untuk tersangka NPP ditahan terhitung mulai 10 Desember 2021 hingga 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Leonard mengungkapkan, dalam perkara ini, tersangka YAK diduga telah mengeluarkan uang Rp 127,7 miliar dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi.

"Tersangka YAK mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI," ujar Leonard.

Sementara itu, tersangka NPP diduga menerima uang transfer dari YAK dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya yaitu PT GSH.

YAK dan NPP juga bekerja sama dengan A selaku Direktur Utama PT Indah Bumi Utama, Kolonel Czi (Purn) CW serta KGSM dari PT Artha Mulia Adi Niaga.

Leonard menyebutkan, penempatan dana TWP AD oleh tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dan investasi berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 per 12 Maret 2018.

Domain dana TWPAD, kata Leonard, disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara.

Sebab, dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto-debit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan.

Sehingga negara terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada prajurit.

"Perbuatan kedua tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,73 miliar, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP," ujar Leonard.

Atas perbuatannya, penyidik Jampidmil Kejaksaan Agung menjerat YAK dan NPP dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kompas.com berjudul Jenderal TNI Jadi Tersangka Korupsi Tabungan Wajib Perumahan AD

Baca juga: 20 KPM PKH Banjarnegara Sudah Bisa Hidup Mandiri, Pemkab Beri Bantuan Modal Usaha Rp 2 Juta

Baca juga: Empat Pengedar Miras di Banjarnegara Sudah Dipidanakan, Penjara 3 Bulan dan Denda Rp 30 Juta

Baca juga: Laga Pamungkas PSIS Semarang Hadapi Persipura Jayapura, Imran: Kami Harus Siap 200 Persen

Baca juga: Imran Belum Tentukan Pemain yang Masuk Line Up, Sabtu Malam PSIS Semarang Vs Persipura Jayapura

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved