Breaking News:

Berita Jepara

Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Buruh Jepara Tolak UMK 2022 yang Hanya Naik Rp 1.400

Lebih dari seribu buruh dari Jepara melakukan demo menolak UMK 2022 di depan kantor gubernur Jawa Tengah, Kamis (9/12/2021).

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/M ZAINAL ARIFIN
Para buruh dari Kabupaten Jepara melakukan aksi demo menolak UMK 2022 di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (9/12/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Lebih dari seribu buruh dari Kabupaten Jepara melakukan aksi demo penolakan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (9/12/2021).

Mereka berasal dari berbagai organisasi buruh dan pekerja di Jepara. Di antaranya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) dan FSB Garteks.

Masa yang datang dari Kabupaten Jepara langsung memenuhi gerbang pintu masuk kompleks gubernuran.

Dengan penjagaan dari pihak kepolisian, para buruh menyuarakan penolakan atas penetapan UMK 2022 Kabupaten Jepara yang dinilai masih rendah.

"Kami menyatakan, menolak penetapan UMK 2022 karena tidak sesuai PP 36. Kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat hukum oleh MK sehingga UMK 2022 harus direvisi," ucap orator menggunakan pengeras suara.

Baca juga: Pekerja Tidak Digaji Sesuai UMK 2022, Disnakerin Kota Tegal: Silakan Kirim Pesan ke Lapor Si Jaja

Baca juga: UMK Banyumas 2022 Diputuskan Naik Rp 13 Ribu, SPSI: Masih Jauh dari Kata Layak

Baca juga: Bea Cukai Kudus Gerebek 6 Rumah di Jepara, Temukan Pekerja Kemas Rokok Ilegal

Baca juga: Sempat Kabur ke Luar Kota, Bandar Arisan Bodong Jepara Akhirnya Ditahan Polisi

Perlu diketahui, UMK 2022 Kabupaten Jepara telah ditetapkan dan disahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar Rp 2.108.403,11.

Angka tersebut hanya naik sekitar Rp 1.400 dibanding UMK 2021.

Buruh menilai, kenaikan yang relatif kecil itu sangat tidak layak.

Terlebih, selama pandemi Covid-19, banyak buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga, kenaikan tersebut dirasa tak sebanding dengan penderitaan buruh.

"Kenaikan itu tidak ada rasanya. Untuk ke pabrik, naik bus saja harus bayar Rp 2.000," keluh seorang buruh yang mengaku bernama Andi.

Beberapa perwakilan buruh diperbolehkan menemui Gubernur Ganjar di kantornya.

Sementara, massa buruh lain terus berorasi di depan kantor gubernuran sembari menunggu hasil audiensi perwakilan mereka.

Massa terus meneriakkan serikat buruh melawan upah murah. (*)

Baca juga: Pembangunan Proyek Islamic Center Batang Minus 20 Persen, DPUPR Batang Ancam Blacklist Kontraktor

Baca juga: Sempat Kejar-kejaran hingga Perbatasan Jabar, Polisi Akhirnya Tangkap Pencuri Motor di Banyumas

Baca juga: Sudah Amankan Motor! Polisi Kantongi Identitas Perampok Petshop di Colomadu Karanganyar, Warga Solo

Baca juga: Satpol PP Banjarnegara Amankan Sekretaris Dinas dan Bu Guru Ngamar, Berakhir Pembinaan

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved