Breaking News:

Berita Purbalingga Hari Ini

DPW Purbalingga Diminta Ikut Nimbrung Gerakan Mageh Padha Sekolah, Disebut Herni Biar Lebih Nendang

Di Kabupaten Purbalingga masih ada 10,32 persen atau 20.283 AUSTS dan termasuk 4 kabupaten terbanyak di Jawa Tengah.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB PURBALINGGA
Sekda Herni Sulastri sedang mengukuhkan Ketua Antar Waktu DWP Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2019 - 2024 di Gedung Srikandi Kabupaten Purbalingga, Jumat (3/12/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Para istri PNS yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purbalingga diminta ikut terlibat bantu Gerakan Mageh Padha Sekolah (GMPS). 

Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti yang juga selaku Penasehat DWP Kabupaten Purbalingga, Jumat (3/12/2021) di Gedung Srikandi Kompleks Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga.

Dia menjelaskan, pengentasan masalah anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS) merupakan program prioritas pemerintah. 

Baca juga: Peringati Hari Disabilitas Internasional, Bupati Purbalingga Ajak Masyarakat Dukung Difabel Mandiri

Baca juga: Gaji Tak Cukup, Penjaga Sekolah di Purbalingga Nyambi Jualan Ganja. Terima Pasokan dari Luar Jawa

Baca juga: Pelukis Purbalingga Chune Ebeg Mayong Gelar Pameran Tunggal, Angkat Tema Batu Bertuah Nogo Sui

Baca juga: Genjot PAD di Akhir Tahun, Bupati Purbalingga Minta OPD Lakukan Rekomendasi BPK

Di Kabupaten Purbalingga ini masih ada 10,32 persen atau 20.283 AUSTS dan termasuk 4 kabupaten terbanyak di Jawa Tengah, bersama Kabupaten Pemalang, Jepara, dan Rembang.

"Kami nderek titip bagaimana agar Dharma Wanita bisa bersinergi membantu mendorong bagaimana anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah ini bisa kembali bersekolah," ujar Sekda dalam acara Pengukuhan Ketua Antar Waktu DWP Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2019 - 2024 di Gedung Srikandi, Jumat (3/12/2021).

Dia menyampaikan, GMPS tidak harus menunggu intervensi APBD.

Karena, bila menunggu, capaiannya akan sangat rendah. 

Bantuan DWP yang bisa dilakukan tidak harus berupa bantuan dari APBD.

"Kami dorong misalnya pendataan terlebih dahulu."

"Karena data 20.283 ini adalah data Susenas, yang artinya data yang belum by name by address."

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved