8 Jabatan Eselon II di Pemkab Purbalingga Masih Kosong, Bupati Dyah: Semoga Desember Sudah Terisi

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Saat ini Pemkab Purbalingga sedang mengalami kekosongan beberapa jabatan. 

Ada 8 jabatan yang kosong untuk Eselon II, 38 di posisi jabatan administrator, dan sekira 40 jabatan pengawas. 

Kondisi ini merupakan peluang yang sangat terbuka lebar bagi ASN Lingkungan Pemkab Purbalingga.

Baca juga: Ada Hadiah Undian, Warga Kejobong Purbalingga Antusias Ikut Vaksinasi Covid di Balai Desa Timang

Baca juga: Gelaran Halaqah, Ini 9 Poin Rekomendasi Ulama dan Pengurus Ponpes untuk Bupati Purbalingga

Baca juga: Meningkat! Pelanggaran Selama Operasi Zebra Candi 2021 di Purbalingga Capai 1.832 Kasus

Baca juga: Penerbangan di Bandara JBS Purbalingga Kembali Dibuka, Okupansi Penumpang Tembus 50 Persen

Dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemkab Purbalingga telah melakukan proses seleksi terbuka yang dipimpin oleh tim pansel bersama pihak ketiga, dalam hal ini universitas. 

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berharap, pada Desember 2021 sudah dapat dilakukan pelantikan pejabat dan penataan ASN di Lingkungan Pemkab Purbalingga.

"Mudah-mudahan proses yang dilakukan Pansel segera selesai dan segera kami mintakan persetujuan dari KASN." 

"Desember kami akan lakukan pelantikan, karena dengan kekosongan yang jumlahnya cukup banyak itu."

"Banyak jabatan-jabatan yang dirangkap oleh Plt.

"Tentunya kinerja di jajaran pemerintah tidak maksimal," ujar Bupati Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (30/11/2021). 

Nantinya, menurut Dyah, dengan dilantiknya para pejabat guna mengisi kekosongan jabatan, roda pemerintahan di Purbalingga dapat berjalan sesuai harapan, profesional, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

"Pemerintahan yang profesional harus didukung dengan SDM birokrasi yang baik dan tangguh."

"Tentunya didukung dengan birokrasi yang memiliki integritas yang baik, kinerja yang baik, dan kompetensi yang baik pula," terangnya. 

Tiwi minta bimbingan dan motivasi dari komisioner KASN bagi para ASN di Lingkungan Pemkab Purbalingga untuk mampu meningkatkan kinerja dan kompetensinya.

Pemerintah berkomitmen terus membenahi manajemen ASN menjadi lebih baik dan berupaya menerapkan sistem merit, sesuai instruksi KASN kepada kabupaten/kota.

"Kalau sistem merit sudah terbentuk, tidak perlu ada lagi seleksi terbuka yang membutuhkan biaya yang mahal," imbuhnya. 

Komisioner Jabatan Pimpinan Tinggi KASN, Rudiarto Sumarwono memaparkan, KASN telah memperkenalkan seleksi terbuka sejak 2013. 

Model seleksi terbuka ini menjadi kewajiban bagi seluruh instansi Pemerintah Pusat dan daerah bagi pejabat pimpinan tinggi, pratama, madya, dan utama. 

Bila akan mengisi jabatan tinggi tersebut, harus melalui pintu seleksi terbuka atau rotasi/mutasi.

"Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan quick win penerapan sistem merit."

"Bertujuan untuk mendapatkan orang yang tepat sesuai kebutuhan organisasi."

"Seleksi terbuka ini diharapkan dapat mengatasi jual beli jabatan dan meningkatkan mobilitas ASN," jelasnya. (*)

Baca juga: Jelang Nataru, Kenaikan Harga Ketiga Komoditas Ini Jadi Penyumbang Inflasi di Banjarnegara

Baca juga: 40 Warga Banjarnegara Ini Siap Buka Usaha Mandiri, Purna Ikuti Pelatihan Program Baznas dan Korpri

Baca juga: Warga Ngemplak Sleman Kena Tipu, Beli Samurai Palsu Seharga Rp 15 Juta di Wonosobo, Begini Kisahnya

Baca juga: Kepala Pemilik Kos di Wonosobo Penuh Luka, Dianiaya Pelaku Menggunakan Tang, Berikut Kronologisnya