Jateng Terbaik dalam Pelaporan LHKPN, Ganjar: Awalnya Sulit, Sampai Pejabat Jual Barang

"Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit."

"Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," tegasnya.

Upaya lain yang dilakukan Ganjar yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi yang dikenakan jika ada pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang melanggar atau tidak tertib melaporkan harta kekayaan,

"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN."

"Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus."

"Ini yang kita dorong, rawat, dan jaga," tegasnya.

Meski begitu, Ganjar menyebut tantangan LHKPN saat ini dari KPK tidak hanya tuntas 100 persen, melainkan juga akurat.

Akurasi inilah yang harus dikebut hingga saat ini.

"Saya minta teman-teman melakukan improvement (pengembangan)."

"Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya."

"Saya yakin bisa," tutur Ganjar optimis.

Di sisi lain, langkah Ganjar itu diapresiasi oleh KPK.

KPK berharap daerah lain bisa meniru agar daerahnya masuk sebagai provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN.

"Daerah lain, mari bergabung dengan Pak Ganjar, jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN."

"Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.