PGMI Kebumen Minta Pemkab Kucurkan Insentif bagi 1.606 Guru Honorer MI Tak Bersertifikasi

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Pengurus DPD Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Kebumen meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru hingga pembangunan infrastruktur madrasah.

Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, di ruang transit Rumah Dinas Bupati, Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, pihak PGMI menyampaikan beberapa harapan yang mungkin bisa diakomodir Pemkab Kebumen.

Di antaranya, menyangkut kesejahteraan guru madrasah dan pemberian dana bantuan untuk sekolah, sekaligus sarana dan prasarana.

Ketua PGMI Budi Asyamsyu mengungkapkan, jumlah keseluruhan guru madrasah non-PNS di Kabupaten Kebumen 2.624 orang.

Baca juga: Petugas Satgas Kecamatan Petanahan Kebumen Datangi Tiga Desa Ini, Tracking Warga Kontak Erat Pasien

Baca juga: Bupati Kebumen Klaim Pengusaha Dukung Kebijakan Jalur Satu Arah di Sejumlah Ruas Jalan

Baca juga: Arif Sugiyanto Kembali Jadi Buah Bibir, Bupati Kebumen Sumbang Rp 100 Juta Buat Warga Palestina

Baca juga: Dapat Tambahan 10 Ribu Vaksin Lagi, Bupati Kebumen: Indikatornya, Penyerapan Vaksinasi Sudah Bagus

Dari jumlah tersebut, 1.606 orang di antaranya berstatus guru honorer yang belum bersertifikasi.

Budi berharap, para pendidik ini bisa mendapat perhatian dari masyarakat.

"Pak Bupati punya program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. Kami berharap, guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah," jelasnya dalam rilis, Jumat (28/5/2021).

Budi mengatakan, tahun sebelumnya, para guru honorer di Kebumen sudah menerima dana insentif Rp 700 per bulan.

Dana insentif itu dikhususkan bagi guru PAUDd, TK, MI, dan MTS.

Tahun ini, pihaknya akan mengajukan 1.606 guru madrasah yang belum tersertifikasi agar bisa tersentuh program SIRUP.

Mendengar permintaan ini, Bupati Arif menyatakan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMR. Satu di antaranya, lewat program SIRUP tersebut.

"Insyaallah, untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan," ucapnya.

Baca juga: Cilacap Kembali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid, Polres Semprotkan Disinfektan di Jalan Protokol

Baca juga: Nyambi Edarkan Ekstasi, DJ di Tempat Hiburan Malam di Purwokerto Banyumas Ditangkap

Baca juga: Conte Out, Inter Milan Tunjuk Simone Inzaghi sebagai Pelatih

Baca juga: 8 Warga Positif Covid-19, Kadinkes: Mereka Keluarga dan Tetangga Nakes RSUD Cilacap

Hanya saja, Arif memastikan, bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah, ia sampai tahun 2022 mendatang tidak ada karena keterbatasan anggaran.

Selain untuk Covid, Pemkab pada 2021 ini juga akan membuka lowongan CPNS dengan kuota 2.503.

"Karena dana kami sudah tersedot untuk Covid-19 dan tahun ini juga ada penerimaan PNS kuota 2.503, dimana di tahun 2022 kami harus memberikan gaji ke mereka sebesar Rp 139 miliar. Paling bisa, nanti agak longgar di 2023," jelasnya. (*)