Breaking News:

Berita Semarang Hari Ini

Ini Tarif Khusus BRT Trans Semarang: Penyandang Disabilitas Cuma Rp 1.000

Pemkot Semarang terus berkomitmen untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang difabel dengan menerapkan kebijakan inklusi.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/EKA YULIANTI FAJLIN
ILUSTRASI - Seorang penumpang Trans Semarang mengecek suhu tubuh sebelum memasuki Halte BRT Trans Semarang Simpanglima, Kamis (22/10/2020). Apabila tidak menggunakan masker, peringatan akan muncul dari thermal camera tersebut. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Setelah beberapa waktu lalu Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menandatangani nota kesepakatan (MoU) tentang surat izin mengemudi (SIM) khusus atau SIM D bagi para penyandang disabilitas, kini pria yang akrab disapa Hendi juga juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2021.

Itu adalah Perwali Kota Semarang tentang tarif BRT Trans Semarang, yang di dalamnya menyebutkan tarif khusus untuk penyandang disabilitas sebesar Rp 1.000.

Baca juga: Wisata di Empat Kecamatan Ini Ditutup Sementara, Dispar Kabupaten Semarang: Masuk Zona Merah

Baca juga: Nasib Apes Dialami Dua Maling Motor Ini, Pembeli Sudah Bersama Polisi di Bubakan Semarang

Baca juga: Sutijah Dengar Suara Rintihan Aduh-aduh, Penemuan Mayat Pria di Gombel Lama Semarang

Baca juga: Siap-siap, Formasi CPNS Pemkot Semarang Diumumkan Akhir Mei 2021

Hendi mengungkapkan, peraturan tersebut ditetapkan karena pembangunan yang dilaksanakannya tidak hanya bersifat fisik atau infrastruktur.

Dirinya menegaskan, pembangunan di bidang non fisik seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi prioritasnya dalam memimpin Kota Semarang.

Salah satunya adalah dukungan yang diberikan Hendi kepada penyandang disabilitas.

Bahkan BRT Trans Semarang juga telah mempekerjakan dua orang penyandang difabel sebagai karyawan Trans Semarang.

“Pemkot Semarang terus berkomitmen untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang difabel dengan menerapkan kebijakan inklusi."

"Kebijakan inklusi di sini pada intinya adalah bagaimana meminimalkan hambatan yang dihadapi."

"Lalu menyediakan akses yang tepat, dan memberi ruang bagi penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam pembangunan," terang Hendi kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (28/5/2021).

Lebih lanjut, Pemkot Semarang juga membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada difabel untuk turut berpartisipasi dalam berbagai macam perumusan kebijakan di Kota Semarang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved