Breaking News:

Berita Nasional

Pemerintah Berencana Beri Santunan bagi Penerima Vaksin Covid-19 yang Mengalami Cacat Akibat KIPI

Pemerintah mengkaji pemberian santunan kepada penerima vaksin Covid-19, yang mengalami cacat hingga kematian akibat KIPI.

dok.ist/via tribun padang
Ilustrasi vaksin virus corona (Covid-19). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengkaji pemberian santunan kepada warga penerima vaksin Covid-19, yang mengalami cacat hingga kematian akibat kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

Hal ini bakal dipertegas secara legal dalam perubahan kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, salah satu yang akan dibenahi adalah tanggung jawab pemerintah atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang mungkin saja terjadi pada penerima vaksin.

Perpres tersebut nantinya akan mempertegas tanggung jawab pemerintah atas legal indemnity (ganti rugi) jika penerima vaksin mengalami masalah kesehatan.

"Yang diubah sebetulnya supaya lebih clear dari aspek legalnya, kaitannya dengan masalah indemnity atau tanggung jawab pemerintah kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi," kata Susiwijono dalam penjelasannya kepada awak media, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Pemerintah Hentikan Sementara Penggunaan Vaksin AstraZseneca Jenis CTMAV547, Ini Alasannya

Baca juga: Pengadaan Vaksin Gotong Royong Dimulai Mei, Harganya Dipatok Rp 1 Juta Per Orang

Baca juga: Gubernur Jateng Undang Tim Peneliti Vaksin Nusantara, Ganjar: Ingin Tahu Sampai Mana Progresnya

Susi menuturkan, revisi kedua ini juga akan membenahi aspek legal dari ketersediaan vaksin oleh produsen dan menjamin suplai vaksin tetap aman dan lancar.

Kendati demikian, perubahan kedua ini tidak termasuk pelayanan teknis vaksinasi kepada masyarakat.

Dengan kata lain, tidak ada perubahan mekanisme pemberian vaksin kepada warga.

"Jadi, tidak mengatur langsung aspek teknis yang kaitannya (dengan) layanan vaksinasi ke masyarakat," tutur Susi.

Saat ini, pihaknya masih membahas formulasi yang tepat terkait perubahan kedua dari Perpres tersebut.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved