Breaking News:

OTT Bupati Nganjuk

Tertangkap OTT KPK, Bupati Nganjuk Diamankan Bersama 9 Orang. Diduga Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat diamankan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (9/5/2021) malam.

Surya/Humas Pemkab Nganjurk
Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat diamankan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (9/5/2021) malam. Novi diamankan bersama sembilan orang lainnya dalam kasus dugaan jual beli jabatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, sepuluh orang tersebut terdiri dari beberapa aparatur sipil negara (ASN) dan seorang kepala daerah.

Usai ditangkap, mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif di lokasi, sebelum digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Informasi yang kami terima, sejauh ini, Tim Gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk terhadap sekitar 10 orang yang diamankan, di antaranya Kepala Daerah dan beberapa ASN di Pemkab Nganjuk," terang Ali dalam keterangannya, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (10/5/2021).

Baca juga: OTT KPK - Menteri Edhy Prabowo Bersama Sang Istri Ditangkap, Dugaan Terkait Ekspor Benih Lobster

Baca juga: OTT KPK - Menteri Edhy Prabowo Bersama Sang Istri Ditangkap, Dugaan Terkait Ekspor Benih Lobster

Baca juga: Ruang Kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Digeledah, Terseret Kasus Dugaan Suap Penyidik KPK

Baca juga: Pegawai KPK Curi Emas 1,9 Kg Barang Bukti Kasus Korupsi, Digadaikan Rp 900 Juta untuk Bayar Utang

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang terkait dugaan adanya suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," kata Ali

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," tambahnya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap termasuk bupati.

Sementara, kabar penangkapan bupati Nganjuk oleh KPK juga diterima Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono.

Meski begitu, Tatit Heru Tjahjono mengaku belum bisa memastikan kebenaran soal OTT KPK Bupati Nganjuk tersebut, karena belum ada pemberitahuan resmi.

Halaman
123
Editor: rika irawati
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved