Berita Jawa Tengah
Penyederhanaan Birokrasi Lingkungan Pemprov Jateng, Gubernur Ganjar: Kami Sudah Siap
Pemprov Jateng telah melakukan proses identifikasi dan penataan kelembagaan terkait penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap melaksanakan penyederhanaan birokrasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya telah melakukan proses identifikasi dan penataan kelembagaan terkait penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
"Kita sudah siap."
"Sudah dihitung mana yang harus kita kurangi, mana yang harus kita sesuaikan."
"Karena ada beberapa di level jabatan yang sifatnya fungsional itu mesti fitting,” katanya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (27/4/2021).
Baca juga: Uji Coba PTM Tahap Pertama di Jateng Diklaim Lancar, Gubernur Izinkan Sekolah Tambah Kelas
Baca juga: Gubernur Ganjar Pranowo Ikut Berduka, Informasi Ada Lima Prajurit KRI Nanggala-402 Asal Jateng
Baca juga: Diizinkan Sekolah Tambah Kelas, Jateng Gelar Uji Coba PTM Tahap Kedua, Berlangsung Hingga 7 Mei 2021
Baca juga: Launching Aplikasi Oracle, Gubernur Ganjar: Jadi Energi Tambahan Pengembangan e-Sport di Jateng
Bagi Ganjar, penyetaraan jabatan adalah momentum bagus.
Selain melaksanakan perundang-undangan, juga momentum dalam penyesuaian kinerja aparatur sipil negara untuk siap ditempatkan dalam posisi dan kondisi darurat.
"Kita sudah diajari oleh Covid-19 bagaimana berbicara pada posisi yang sangat darurat."
"Kita sudah latihan lebih dulu, tinggal kita sosialisasi karena lebih banyak eselon IV yang akan terkena maka kita minta untuk memastikan sosialisasi ke sana."
"Sudah disiapkan semua," katanya.
Ganjar juga meminta agar sosialisasi tersebut benar-benar tersampaikan sampai tingkat bawah sebelum hasil identifikasi tersebut diserahkan kepada Kemendagri untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan.
Sosialisasi itu diperlukan agar semua bisa mendapatkan kejelasan terkait penyetaraan jabatan.
"Intinya satu jabatan berganti, struktur boleh baru, pelaksanaan lebih baik tetapi pendapatan tidak berkurang."
"Sampaikan juga secara terbuka, kalau ini memang tidak bisa dilakukan seketika maka minta untuk bertahap khusus di instansi tertentu," jelas Ganjar.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti terkait penyederhanaan birokrasi yang belum berjalan maksimal di pemerintah daerah.
