Breaking News:

Berita Bisnis

Siap-siap, Subsidi bagi 15,2 Juta Pelanggan Listrik 450 VA Bakal Dicabut. Mulai 2022 Tarif Juga Naik

Sebanyak 15,2 juta pelanggan listrik 450 VA berpotensi tak lagi menerima subsidi listrik pada 2022.

DOKUMENTASI PT PLN
ILUSTRASI - Petugas sedang memeriksa di meteran listrik. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sebanyak 15,2 juta pelanggan listrik 450 VA berpotensi tak lagi menerima subsidi listrik pada 2022. Bahkan, tagihan listrik bagi pelanggan nonsubsidi juga bakal naik lantaran penghapusan kompensasi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (8/4/2021).

Rida mengatakan, kebijakan ini masih digodok dan akan berlaku paling lambat tahun 2022.

Menurut Rida, data pelanggan yang berpotensi tak lagi menerima subsidi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang ada saat ini.

"Itu, 58 persen (dari besaran subsidi listrik) dikonsumsi oleh golongan yang 450 VA. Maka, menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan," kata.

Baca juga: Adam Cukup Lapor Listrik Padam di Aplikasi PLN Moble, 30 Menit Kemudian Lampu Menyala

Baca juga: Layanan Command Center PLN Hadir di Purwokerto, Petugas Maksimal 45 Menit Tiba Lokasi Aduan

Baca juga: Jamin Stok Pupuk Bersubsidi di Jateng Aman, PT Pupuk Indonesia Gelontor 144 Ribu Ton Per 24 Februari

Baca juga: Demi Dapatkan Elpiji Bersubsidi, Emak-emak di Tanjungkarang Kudus Rela Terjang Banjir

Kendati demikian, pihaknya akan kembali menyesuaikan besarannya dengan DTKS terbaru. Dia mengaku telah menghubungi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta DTKS yang diperbarui.

Baginya, pemilahan data penerima subsidi maupun bukan penerima subsidi memang membutuhkan effort khusus.

Namun pihaknya mengaku sudah berpengalaman memilah listrik golongan rumah tangga 900 VA tahun 2017 lalu.

"Jadi, kami sudah bicara dengan Kemenkeu, BKF, dan Dirjen Anggaran terkait hal ini. Kalau sekiranya akan diterapkan, tentu perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kemudian, pada saatnya, kebijakan ini bisa dijalankan," tutur Rida.

Dia bahkan mengungkap, transformasi subsidi berbasis orang membuat penghematan besar dalam anggaran belanja negara (APBN).

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved