Berita Purbalingga
Targetkan Jadi Kabupaten Layak Anak dan Dafabel Pada 2022, Ini yang Dilakukan Pemkab Purbalingga
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi mentargetkan Purbalingga sebagai kabupaten yang responsif gender, layak anak, dan disabilitas, terwujud pada 2022.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Dyah Hayuning Pratiwi mentargetkan Purbalingga sebagai kabupaten yang responsif gender, layak anak, dan disabilitas, terwujud pada 2022.
Keinginan ini muncul saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berlangsung di gedung Graha Adiguna, Senin (29/3/2021).
Harapan agar Kabupaten Purbalingga ke depan menjadi kabupaten yang responsif gender, layak anak, dan disabilitas, disampaikan perwakilan Forum Lintas Perempuan, Forum Anak, dan perwakilan difabel.
Menjawab pertanyaan peserta Musrenbangkab, Tiwi, sapaan bupati, menjelaskan, Kabupaten Purbalingga saat ini menjadi nominator penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga: Bupati Purbalingga Puji Kinerja Dinperindag dalam Lima Tahun Terakhir, Ini Daftar Prestasi Mereka
Baca juga: Pebalap Liar di Bobotsari Purbalingga Kocar-kacir saat Polisi Datang, 10 Motor Ditinggal Pemilik
Baca juga: Selamat, Purbalingga Raih Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3
Baca juga: 2 Honda Beat Adu Banteng di Bobotsari Purbalingga. Pengendara Terpental, Satu Meninggal
Dalam verifikasi lapangan yang dilakukan secara virtual, diakuinya, masih ada beberapa yang perlu dievaluasi.
"Memang, ada beberapa hal yang dievaluasi oleh Kementrian P3A. Menurut kementrian, Purbalingga sudah mencukupi beberapa indikator yang disyaratkan. Saya berkomitmen dan mendorong agar pembangunan yang dilakukan responsif gender," ujar Tiwi dalam rilis yang diterima Tribunbanyumas.com, Selasa (30/3/2021).
Disamping responsif gender, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus berupaya menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).
Di antaranya, memberikan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum yang ramah terhadap anak.
Pembangunan Alun-alun Purbalingga juga sudah mengacu pada aturan-aturan yang ramah anak karena telah menyediakan play ground.
"Di fasilitas kesehatan, semisal rumah sakit dan puskesmas, serta kantor pelayanan, disediakan pula 'corner-corner' tempat bermain anak, jadi ada ruang khusus untuk bermain anak, semisal di Dindukcapil dan DPMPTSP," ungkapnya.
Targetnya, pada 2022 Kabupaten Purbalingga dapat meraih dua penghargaan, yakni sebagai Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Responsif Gender.
Baca juga: Dapat Bantuan 3290 Hazmat, Dinkes Kendal Bakal Bagikan ke Semua Puskesmas, RS, dan RSDC
Baca juga: 15 Rumah di Bedono Kabupaten Semarang Rusak Akibat Longsor, Dipicu Hujan Deras 3,5 Jam
Baca juga: Disambati Warganya di Perantauan yang Tak Boleh Mudik, Bupati Blora Janji Melobi Gubernur
Baca juga: Pemkab Banyumas Perbolehkan Salat Tarawih Berjemaah di Masjid: Anak-anak dan Lansia Tetap di Rumah
Kepala Bapelitbangda Siswanto, di sela-sela acara menjelaskan, kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten ini merupakan amanat undang-undang.
Tujuannya, mewujudkan partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Juga, untuk mendapatkan berbagai masukan, saran, dan perbaikan-perbaikan guna menyempurnakan RKPD yang sudah disusun.
Musrenbang tingkat kabupaten dilakukan dalam dua metode, yakni secara daring dan luring. Secara daring diikuti oleh bupati, wakil bupati, wakil ketua DPRD, dan sejumlah kepala badan.
"Ada undangan khusus dari forum perempuan, forum anak, dan forum difabel. Dimaksudkan agar kita memberikan akses yang baik kepada teman-teman yang masih termarjinalkan. Utamanya, anak-anak dan difabel yang seringkali luput dari perencanaan pembangunan," jelasnya. (Tribunbanyumas/jti)