Berita Pendidikan

SMAN 2 Purwokerto Jadi Sekolah Siaga Kependudukan, Diintegrasikan ke Beberapa Mata Pelajaran

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB BANYUMAS
Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meninjau fasilitas pendukung Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di SMA Negeri 2 Purwokerto, Sabtu (27/3/2021). 

Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dan indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memukul gong saat melaunching Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di SMA Negeri 2 Purwokerto, Sabtu (27/3/2021).
Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memukul gong saat melaunching Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di SMA Negeri 2 Purwokerto, Sabtu (27/3/2021). (PEMKAB BANYUMAS)

Baca juga: Ketiga Pelaku Menggali Tanah Secara Bergantian, Aksi Bobol Minimarket di Pati, Ditangkap di Kendal

Baca juga: Durotul Sulap Kluwih Jadi Tiga Produk Makanan Bernilai Jual Tinggi, Khasnya Kaliyoso Kendal

Baca juga: Sepekan Ini di Pemalang, Tiga Bandar Judi Togel Diringkus Polisi, Kapolres: Kami Pasti Berantas

"Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dicapai."

"Tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Demikian hanya dilihat dari sisi sosial, kesehatan, dan pendidikan

Jumlah penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan banyak permasalahan.

Mulai dari masalah permukiman, kesehatan, lapangan kerja, dan keamanan, serta berbagai masalah sosial lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masalah kependudukan ini.  

Salah satu langkah konkret adalah digagas dan dibentuknya program sekolah siaga kependudukan. 

Agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses tentu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak.

Terutama dari guru dan murid yang menjadi subyek utama dalam program ini. 

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jateng, M Tohar mengatakan prinsip SSK adalah mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai pokok bahasan.

"Jadi SSK ini bukan merupakan mata pelajaran baru sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar."

"Namun adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas."

"Atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (27/3/2021). 

Sedangkan Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto, Tjaraka Tjunduk Karsadi mengatakan, SSK secara nyata sudah dipraktiknya sejak berdirinya Pusat Informasi Remaja (PIKR) pada lima tahun lalu.

Namun secara administrastif baru dilaksanakan sekarang. (Permata Putra Sejati)

Baca juga: Guru SMPN 1 Bodeh Wajib Disuntik Vaksin, Pilot Project Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Pemalang

Baca juga: 500 Angkutan Umum Bakal Terdampak di Kota Tegal, Imbas Kebijakan Larangan Mudik Tahun Ini

Baca juga: Pedagang Pasar Martoloyo Tegal Sudah Direlokasi, Proyek Revitalisasi Dimulai Pekan Depan

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved