SMAN 2 Purwokerto Jadi Sekolah Siaga Kependudukan, Diintegrasikan ke Beberapa Mata Pelajaran

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Guna mewujudkan generasi berkualitas, Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono melaunching Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di SMA Negeri 2 Purwokerto, Sabtu (27/3/2021).

Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bangga Kencana pada Satuan Pendidikan oleh Kepala DPPKBP3A dan Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto. 

Baca juga: Vaksinasi Massal di GOR Satria Purwokerto layani Warga Banyumas Raya, Pemkab Siapkan Bus Khusus

Baca juga: Bupati Banyumas Pilih GOR Satria Purwokerto Jadi Sentra Vaksinasi Covid-19, Dibuka 31 Maret 2021

Baca juga: Belum Genap Sehari Ada 78 Pelanggaran di Purwokerto, Terekam Kamera ETLE, Mayoritas Tidak Pakai Helm

Launching SSK ini diikuti oleh Kepala SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK se Kabupaten Banyumas.

Termasuk juga ketua organisasi yang berkecimpung dalam KB dan kependudukan, baik secara daring dan luring. 

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran. 

Adalah sebagai pengayaan materi pembelajaran, yang di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik.

Dimana itu dimaksudkan sebagai upaya pembentukan generasi berencana. 

Utamanya agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran. 

Di dalam sekolah tersebut ada pojok kependudukan, sebagai satu sumber belajar bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana, serta dapat memahami isu kependudukan.

"Tujuannya supaya dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas, serta memiliki pemahaman, sikap dan perilaku yang baik."

"Serta pengetahuan dan wawasan tentang kependudukan dan KB, termasuk permukiman dan sanitasi, serta waktu atau usia menikah," ujar Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, Suyanto kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (27/3/2021). 

Wakil Bupati Banyumas mengapresiasi jajaran DPPKBP3A beserta jajarannya. 

Dia berharap dengan adanya Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaunching itu akan semakin menguatkan tekad dan komitmen, semua pihak dalam melaksanakan pembangunan.

Khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas.

Menurutnya saat ini program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), utamanya pengendalian jumlah penduduk, menjadi sangat penting.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dan indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga: Ketiga Pelaku Menggali Tanah Secara Bergantian, Aksi Bobol Minimarket di Pati, Ditangkap di Kendal

Baca juga: Durotul Sulap Kluwih Jadi Tiga Produk Makanan Bernilai Jual Tinggi, Khasnya Kaliyoso Kendal

Baca juga: Sepekan Ini di Pemalang, Tiga Bandar Judi Togel Diringkus Polisi, Kapolres: Kami Pasti Berantas

"Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dicapai."

"Tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Demikian hanya dilihat dari sisi sosial, kesehatan, dan pendidikan. 

Jumlah penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan banyak permasalahan.

Mulai dari masalah permukiman, kesehatan, lapangan kerja, dan keamanan, serta berbagai masalah sosial lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masalah kependudukan ini.  

Salah satu langkah konkret adalah digagas dan dibentuknya program sekolah siaga kependudukan. 

Agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses tentu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak.

Terutama dari guru dan murid yang menjadi subyek utama dalam program ini. 

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jateng, M Tohar mengatakan prinsip SSK adalah mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai pokok bahasan.

"Jadi SSK ini bukan merupakan mata pelajaran baru sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar."

"Namun adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas."

"Atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (27/3/2021). 

Sedangkan Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto, Tjaraka Tjunduk Karsadi mengatakan, SSK secara nyata sudah dipraktiknya sejak berdirinya Pusat Informasi Remaja (PIKR) pada lima tahun lalu.

Namun secara administrastif baru dilaksanakan sekarang. (Permata Putra Sejati)

Baca juga: Guru SMPN 1 Bodeh Wajib Disuntik Vaksin, Pilot Project Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Pemalang

Baca juga: 500 Angkutan Umum Bakal Terdampak di Kota Tegal, Imbas Kebijakan Larangan Mudik Tahun Ini

Baca juga: Pedagang Pasar Martoloyo Tegal Sudah Direlokasi, Proyek Revitalisasi Dimulai Pekan Depan