Berita Blora

Akan ada Bedol Desa untuk Pembangunan Waduk Karangnongko, Ini yang Disiapkan Bupati Blora

Menurut Arief, tugas terberat dari tim percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko adalah tim yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Prokompim Setda Blora
Bupati Blora Arief Rohman (tengah) memimpin rapat koordinasi pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Bappeda Blora, Senin (8/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Bupati Blora menyiapkan segenap peranti sebelum Bendung Gerak Karangnongko mulai dibangun. Di antaranya, membentuk tim percepatan pembangunan bendung gerak.

Menurut Arief, tugas terberat dari tim percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko adalah tim yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pasalnya, mereka harus melakukan pendekatan kepada warga pemilik lahan terdampak.

Bahkan, sejumlah warga juga harus direlokasi dari tempat tinggal saat ini.

"Pak Camat, Pak Kades yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mendapat tugas terberat karena harus mengadakan pendekatan-pendekatan secara informal dengan saudara-saudara kita yang terdampak," ujar Arief dalam rapat koordinasi tim percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Bappeda Blora, Senin (8/3/2021).

"Tadi, saya sudah komunikasikan dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk membantu menjaga kondusivitas warga masyarakat terdampak,” imbuhnya.

Baca juga: Cegah Banjir dan Kekeringan di Blora-Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo akan Dibendung di Karangnongko

Baca juga: Koramil di Blora Kini Punya Mobil Operasional Suzuki APV, Dipinjami Pemkab untuk Menunjang Kinerja

Baca juga: Tanpa Gejolak, Abdul Hakim Kembali Pimpin DPC PKB Blora untuk Periode 2021-2026

Arief tak menjelaskan, berapa banyak warga terdampak proyek ini. Termasuk, berapa jumlah mereka yang harus angkat kaki dari tempat tinggal saat ini.

Bendung gerak tersebut akan dibangun di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, dan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan.

Sejumlah warga di Desa Ngrawoh dan Nginggil juga termasuk warga yang terdampak proyek tersebut.

Maka dari itu, kata Arief, pembangunan rumah khusus perlu dilakukan pendekatan.

"Yang terpenting, kami perlu bicara soal relokasi warga ini, mau ke mana. Harus ada kepastian dan ini segera. Perlu membahas skema-skema soal relokasi warga kita," kata Arief Rohman.

Arief menegskan, beban terberat atas proyek tersebut karena ada ‘bedol desa’. Untuk itu, dia meminta agar aspirasi masyarakat segera diserap.

"Secara teknis, teman-teman dinas terus berjalan. Soal masyarakat, ini perlu pendekatan. Tolong serap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan kalau bisa, buat surat sehingga menjadi acuan saya untuk berkoordinasi dengan Kementrian LHK dan Kementrian Kehutanan. Agar masyarakat tidak galau," ujarnya.

Baca juga: Lihat Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Rumah Sakit, Pasien Covid di Wonogiri Batal Minta Pulang

Baca juga: 2 Warga Brebes Positif Covidd-19, Hasil Tracing dari Penyintas Corona Jenis B117

Baca juga: Harga Emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Semarang Hari ini, 9 Maret Rp 2021 Rp 919.000 Per Gram

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang Lagi 2 Pekan, Ini Batasan dan Kelonggaran Kegiatan yang Diberikan

Menurutnya, dampak terbesar dari proyek ini adalah dampak sosial. Di mana, proyek strategis nasional dengan bedol desa ini merupakan yang pertama di wilayah Kabupaten Blora.

"PR (pekerjaan rumah) kita bersama adalah bagaimana mensukseskan proyek ini dengan kondisi masyarakat tetap kondusif," ujar Arief.

Sementara itu, Wakil Bupati Bloa Tri Yuli Setyowati mengatakan, saat ini, sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah jumlah manfaat air baku bagi masyarakat.

"Saat ini, sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah jumlah manfaat air baku bagi masyarakat terdampak, yang semula 100 liter per detik relatif kecil dibanding dengan yang didapat kabupaten lain. Selain itu, kami laporkan hasil pembicaraan dengan BBWS bahwa untuk jalan yang tergenang, nantinya menjadi tanggungjawab dari BBWS," ujar Tri Yuli.

Raat koordinasi ini dihadiri sejumlah kepala organinasi perangkat daerah, Bappeda, staf khusus bidang infrastruktur, camat Kradenan, dan sejumlah kepala desa yang wilayahnya terdampak. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved