Turun Gunung Tanggapi Isu Kudeta, SBY: Partai Demokrat Not For Sale

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat membuat pendiri sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "turun gunung".

Dalam video yang dirilis, Rabu (24/2/2021), SBY mengaku tengah berjuang bersama kader, membendung upaya kudeta yang terjadi.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video tersebut.

"Meskipun sebenarnya, masa saya sudah lewat. Saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, di antaranya, SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.

Berikut pernyataan lengkap SBY terkait isu kudeta tersebut:

Demokrat not for sale

SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Ia menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY.

Baca juga: Dua Ketua DPC Partai Demokrat Jateng Dipecat, Ikut Suarakan KLB untuk Goyang Kepemimpinan AHY

Baca juga: Tak Terpengaruh Isu Kudeta, DPD Patai Demokrat Jateng Nyatakan Solid Dukung Kepemimpinan AHY

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apa pun.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Demokrat.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ujar SBY.

Demokrasi akan krisis

SBY pun berujar, jika gerakan kudeta itu berhasil, demokrasi di Indonesia akan mengalami krisis karena sebuah partai politik dapat diambil alih begitu saja.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY.

SBY menuturkan, jika kudeta di Demokrat terjadi, kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti di hutan rimba.

Pihak yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah, sedangkan salah-benar menjadi persoalan nomor dua.

SBY pun membandingkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Ia mengaku sangat menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik, termasuk partai yang mengambil sikap oposisi. SBY juga mengaku menghormati para pemimpin partai.

"Saya menyadari bahwa partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan bernegara perlu dihormati kedaulatan dan kemandiriannya. Tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak mana pun dari luar partai," kata SBY.

Yakin Jokowi tidak tahu

SBY menduga, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam gerakan kudeta Partai Demokrat tidak atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo, yang disebut SBY sebagai sosok berintegritas tinggi.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY.

Baca juga: Digoyang Isu Kudeta, Ini Curhat Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat Terkait Internal Partai

Baca juga: Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, AHY: Melibatkan Pejabat di Lingkaran Presiden Joko Widodo

Di samping itu, SBY juga meyakini bahwa ada pencatutan nama sejumlah pejabat negara dalam polemik tersebut.

Sejumlah nama yang dicatut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," kata SBY.

Gerakan kudeta kini sembunyi-sembunyi

SBY mengatakan, meski gerakan kudeta Demokrat sudah diungkap ke publik, gerakan itu masih bergerak secara sembunyi-sembunyi.

SBY menuturkan, gerakan itu tidak lagi menyasar para ketua DPD dan ketua DPC tetapi siapa pun yang mau diming-imingi imbalan dan janji yang menggiurkan.

"Saya telah mendapatkan laporan resmi dari pimpinan partai dan juga mendapatkan informasi dari daerah, bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD itu masih bergerak di lapangan, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan," kata SBY.

Ia mengatakan, para pelaku gerakan itu sangat mungkin menghasut dan mengadu domba pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC.

Baca juga: 5 Berita Populer: Bocah 10 Tahun Tewas Tertimpa Pagar-Parpol Angkat Suara Konflik Wali Kota Tegal

Baca juga: Pelantikan Bupati Kebumen Digelar secara Virtual Jumat, Ini Rangkaian Acara dan Lokasi Kegiatannya

Misalnya, kata SBY, dengan memainkan isu bahwa dalam musyawarah daerah dan musyawarah cabang mendatang, para pengurus di tingkat daerah dan cabang akan diganti.

"Sejumlah fitnah dan isu juga terus diembuskan di daerah-daerah, yang semuanya tidak benar, dan pada saatnya akan dapat dijelaskan secara gamblang dan akuntabel," ujar SBY.

Minta kader melawan

SBY menyerukan kepada seluruh jajaran Demokrat untuk mengusir kader-kader yang mendukung atau berpartisipasi dalam upaya mengambil alih kepemimpinan partai.

SBY juga meminta agar kader dan mantan kader Demokrat yang terlibat itu segera berhenti merusak partai.

"Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan, mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai 'EO', hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu," kata SBY

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar para kader tidak melakukan tindakan dengan unsur kekerasan atau main hakim sendiri dalam menghadapi gerakan tersebut.

"Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai, tanpa melawan hukum yang berlaku. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya," kata dia.

Sulit mendapat keadilan

Walaupun demikian, SBY mengakui kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum, dan tatanan yang berlaku," kata SBY.

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur dia.

SBY membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan, antara lain rumahnya di kawasan Kuningan digeruduk pada 2017 dan saat ia mendapat fitnah jelang Pilkada DKI 2017.

Baca juga: Segera Lakukan Balik Nama Kendaraan saat Dijual, Ini Manfaatnya saat Tilang Elektronik Diterapkan

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Kamis 25 Februari 2021 Rp 1.896.000 Per 2 Gram

Ia melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden keenam RI itu.

Selain itu, SBY juga mengaku difitnah secara politik terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah SWT. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual hingga Sulit Cari Keadilan".